Jakarta, infojurnalis.com — Percepatan pembangunan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa terus didorong pemerintah sebagai langkah strategis memperkuat konektivitas nasional. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan upaya ini juga ditujukan untuk menekan biaya logistik dan mendorong pemerataan pembangunan.
Percepatan difokuskan pada pengembangan jaringan Trans Sumatra serta wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Program ini menjadi bagian dari prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dalam sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
“Pemerintah baru saja menggelar rapat koordinasi untuk membahas pengembangan jaringan kereta api secara nasional. Ini merupakan program prioritas yang telah ditetapkan Presiden,” ujar AHY usai rapat di Stasiun Tanah Abang, Selasa (22/04/2026).
AHY menjelaskan, pengembangan kereta api tidak hanya berfokus pada angkutan penumpang, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat distribusi logistik. Optimalisasi kereta sebagai angkutan barang dinilai mampu menekan biaya distribusi secara signifikan.
Menurutnya, langkah ini akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas daerah, terutama di luar Jawa yang masih menghadapi tantangan konektivitas dan tingginya biaya logistik.
Pengembangan jaringan kereta di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi saat ini tengah dirumuskan secara komprehensif. Proses tersebut melibatkan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar perencanaan berjalan matang dan tepat sasaran.
Pemerintah juga membuka peluang penggunaan skema pembiayaan kreatif guna mempercepat realisasi proyek. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus mempercepat pembangunan.
Dalam kegiatan tersebut, AHY didampingi sejumlah staf khusus dan tenaga ahli kementerian yang terlibat dalam perumusan kebijakan infrastruktur nasional.
Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan perkeretaapian di luar Jawa dapat menjadi penggerak utama pemerataan pembangunan serta memperkuat integrasi ekonomi antarwilayah di Indonesia. (Red/Rel).
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI.
