Yogyakarta, Infojurnalis.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali di Gedung Pracimosono Kepatihan Yogyakarta, Kamis (04/06/2026).
Kegiatan silaturahmi dan arahan tersebut juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, serta para kepala daerah dan unsur Forkopimda dari wilayah Jawa dan Bali.
Dalam arahannya, Menko Polkam menekankan pentingnya kekompakan dan sinergi seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan. Menurutnya, stabilitas menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menko Polkam menyampaikan salam dan apresiasi Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda yang selama ini berperan menjaga kondisi wilayah tetap kondusif sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik.
“Bapak Presiden menyampaikan salam dan terima kasih kepada seluruh kepala daerah dan Forkopimda. Upaya pembangunan hanya dapat berjalan dengan baik apabila seluruh unsur di daerah kompak dan bersinergi. Jika tidak, yang dirugikan adalah masyarakat,” ujar Djamari Chaniago.
Komitmen pemberantasan korupsi menjadi salah satu poin utama yang disampaikan Menko Polkam. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo menempatkan kepentingan rakyat, integritas, dan penegakan hukum di atas segala kepentingan pribadi maupun kelompok.
Karena itu, seluruh penyelenggara negara diminta menjaga amanah jabatan dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat.
“Tidak ada istilah teman dekat Presiden atau siapapun akan mendapat perlakuan khusus apabila terbukti melakukan korupsi. Presiden memilih untuk lebih menyayangi kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu, seluruh pejabat negara harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat,” tegasnya.
Selain persoalan korupsi, Menko Polkam juga mengingatkan adanya tantangan baru di ruang digital. Ia menilai penyebaran disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian menjadi ancaman serius yang berpotensi memecah belah masyarakat apabila tidak ditangani secara bersama-sama.
Menurutnya, ruang digital kini menjadi medan strategis yang harus diawasi dan dikelola secara aktif oleh seluruh pemangku kepentingan agar tidak dikuasai pihak-pihak yang menyebarkan informasi menyesatkan.
“Kita saat ini berada pada padang kurusetra baru, yaitu ruang digital. Banyak disinformasi, fitnah, dan kebencian yang disebarkan. Ini sangat serius dan harus kita hadapi bersama,” katanya.
Menko Polkam juga menyoroti pentingnya pencegahan konflik sosial melalui kerja sama yang erat antar unsur Forkopimda. Ia mengingatkan seluruh pejabat pemerintah dan aparat negara untuk menjaga sikap, ucapan, serta perilaku dalam menjalankan tugas karena pada dasarnya mereka berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat.
“Kita semua berasal dari rakyat. Karena itu, jagalah sikap, ucapan, dan tingkah laku agar tidak menyakiti hati rakyat. Hindari tindakan yang tercela dan jadilah teladan bagi masyarakat. Kepala daerah harus menjadi contoh bagi rakyatnya,” tegasnya.
Menutup arahannya, Djamari Chaniago mengajak seluruh kepala daerah dan Forkopimda untuk terus menjaga semangat pengabdian serta tidak lelah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kegiatan silaturahmi Forkopimda secara regional bertujuan mendorong kompetisi yang sehat antar daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
Menurut Tito, kawasan Jawa-Bali memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pemerintahan, aktivitas ekonomi, serta wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Oleh sebab itu, stabilitas politik dan keamanan harus terus dijaga agar pembangunan berjalan optimal.
“Setiap daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan membuka peluang lebih besar bagi keberhasilan pembangunan. Karena itu Forkopimda harus diaktifkan,” ujar Tito.
Ia juga mendorong daerah untuk mengoptimalkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai instrumen penting dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data ekonomi yang akurat sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Amalia menjelaskan bahwa wilayah Jawa-Bali dihuni sekitar 162,87 juta penduduk atau 57,22 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya jumlah penduduk tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan dalam memanfaatkan bonus demografi.
“Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus apabila kita gagal mengelolanya dengan benar. Karena itu, data yang akurat menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat,” jelas Amalia.
Kegiatan tersebut dihadiri para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan TNI-Polri, kejaksaan, serta seluruh unsur Forkopimda Regional Jawa-Bali. Turut mendampingi Menko Polkam yakni Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, para deputi, dan staf khusus Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. (Red/Rel).
Sumber: Humas Kemenko Polkam RI.
