Jakarta, infojurnalis.com – Defisit APBN menjadi fokus utama pemerintah di tengah tekanan global, khususnya kenaikan harga energi. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap di bawah 3 persen.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/03/2026).
Dalam keterangannya, Airlangga menjelaskan bahwa arahan Presiden menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal nasional. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.
Defisit APBN yang terkendali dinilai menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, termasuk gejolak harga energi dan komoditas.
Selain penghematan anggaran, pemerintah juga menyiapkan strategi antisipatif terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Langkah yang disiapkan antara lain peningkatan volume produksi batu bara guna menjaga pasokan energi.
Di sektor energi, pemerintah juga mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Kebijakan ini diarahkan untuk menekan biaya operasional di tengah tingginya harga minyak dunia.
Tak hanya itu, pemerintah turut mengkaji penerapan kebijakan kerja fleksibel atau work from home (WFH). Skema ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diterapkan di sektor swasta dan pemerintah daerah.
Kebijakan WFH dinilai mampu mengurangi konsumsi bahan bakar secara signifikan. Dengan berkurangnya mobilitas, konsumsi BBM diperkirakan dapat ditekan hingga 20 persen dari kondisi normal.
Pemerintah berharap seluruh langkah tersebut dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mengurangi tekanan akibat lonjakan harga energi, tanpa mengganggu keseimbangan fiskal negara. (Red/Rel).
Sumber: BPMI Setpres.
