Info Jurnalis – OTT KPK Madiun mengguncang Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun Maidi, dalam operasi tangkap tangan di Kota Madiun pada Senin, 19 Januari 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penindakan tersebut. Tim KPK melakukan penyelidikan tertutup dan mengamankan belasan pihak di wilayah Madiun.
KPK juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti. Uang itu ditemukan saat operasi berlangsung.
Dari total 15 orang, sembilan orang, termasuk Maidi, dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. KPK masih mendalami peran masing-masing pihak.
OTT KPK Madiun terkait dugaan korupsi dengan modus uang jatah atau fee proyek serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Dugaan ini menjadi fokus pemeriksaan awal.
Sesuai aturan, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap.
Profil Wali Kota Madiun Maidi
Maidi terpilih sebagai Wali Kota Madiun setelah memenangkan Pilkada Madiun November 2024. Ia berpasangan dengan Bagus F Panuntun dan meraih 56 persen suara. Pasangan ini mengalahkan dua pasangan lain, Bonie Laksmana–Bagus Rizki dan Inda Raya–Aldi.
Pada Pilkada serentak 2024, Maidi–Panuntun didukung 11 partai politik. Partai pendukung meliputi PSI, Nasdem, Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, dan PPP.
Sebelum berpolitik, Maidi berkarier sebagai guru geografi di SMAN 1 Kota Madiun sejak 1989 hingga awal 2000-an. Ia kemudian menjadi Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Madiun.
Karier birokrasi Maidi terus naik. Ia pernah menjabat Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan, lalu Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun. Pada 2005, ia menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah, lalu kembali memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Pada 2009, Maidi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Madiun. Setelah sembilan tahun, ia maju di Pilkada 2018 dan menang bersama Inda Raya.
Lima tahun kemudian, Maidi kembali maju pada Pilkada 2024. Ia berpasangan dengan pengusaha muda Bagus Panuntun dan kembali meraih kemenangan.
Kasus OTT KPK Madiun kini memasuki tahap penentuan status hukum. Publik menanti keputusan KPK atas dugaan fee proyek dan dana CSR yang menyeret kepala daerah aktif.
