Batu Bara, Infojurnalis.com – Dugaan pencurian kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite melalui barcode milik konsumen kembali menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Batu bara. Praktik yang diduga telah berlangsung cukup lama itu dinilai merugikan warga yang berhak menerima BBM subsidi.
Dugaan pencurian kuota Pertalite tersebut disebut terjadi di SPBU 14.212.261 yang berada di Desa Pakam Raya, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara. Sejumlah warga mengaku menemukan kuota BBM subsidi pada barcode mereka berkurang meski tidak melakukan pengisian sesuai data yang tercatat dalam sistem.
Dugaan penyalahgunaan kuota BBM subsidi ini berdasarkan penelusuran awak media bukanlah peristiwa baru. Namun minimnya laporan dari pemilik barcode membuat persoalan tersebut diduga terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan dan menggunakan nama samaran Ali Usman mengaku turut menjadi korban. Ia mengatakan selama ini kuota Pertalite yang terdaftar pada barcode miliknya tidak pernah bermasalah.
“Kehilangan kuota barcode ini bukan cerita baru. Hal seperti ini sudah lama terjadi. Awalnya kuota saya aman-aman saja, namun dalam dua bulan terakhir saya juga menjadi korban,” ungkap Ali kepada awak media.
Ali berharap pihak terkait dapat meningkatkan pengawasan terhadap proses penyaluran BBM subsidi. Menurutnya, apabila persoalan tersebut dibiarkan, masyarakat yang memang berhak menerima subsidi akan menjadi pihak yang paling dirugikan.
Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media melakukan konfirmasi kepada pihak pengelola SPBU Pakam Raya. Pengawas SPBU Pakam Raya, Ridwan Syahputra, saat dikonfirmasi pada Minggu (14/06/2026), menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kelalaian petugas yang menyebabkan munculnya permasalahan tersebut.
“Terkait hilangnya kuota BBM pada barcode, selama ini kami selalu menyampaikan kepada operator di lapangan agar tidak melakukan pengambilan kuota yang bukan haknya. Kami meminta maaf apabila ada petugas yang lalai dalam menjalankan tugasnya, dan kami berharap kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujarnya.
Ridwan menegaskan pihak SPBU akan terus melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap operator agar pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat berharap pengelola SPBU maupun instansi terkait dapat mengambil langkah yang lebih serius untuk mengusut dugaan penyalahgunaan kuota BBM bersubsidi tersebut. Menurut mereka, perlindungan terhadap hak konsumen harus menjadi prioritas karena BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Masyarakat juga mengimbau para pemilik barcode agar rutin memantau sisa kuota BBM subsidi yang dimiliki. Jika menemukan kejanggalan, mereka diminta segera melaporkannya agar dapat ditindaklanjuti secara transparan dan profesional.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran subsidi dinilai menjadi kunci agar program pemerintah tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. (N).
