Pakpak Bharat, infojurnalis.com — Tapal batas Pakpak Bharat–Dairi menjadi fokus rapat koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (31/03/2026). Bupati Franc Bernhard Tumanggor hadir langsung dalam pembahasan tersebut bersama sejumlah pemangku kepentingan.
Tapal batas Pakpak Bharat–Dairi dibahas dalam rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Utara, Basarin Yunus Tanjung. Turut hadir Bupati Dairi Vikner Sinaga serta unsur TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.
Tapal batas Pakpak Bharat–Dairi menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Salah satu poin utama adalah usulan revisi penyebutan wilayah dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 846 Tahun 2025.
Tapal batas Pakpak Bharat–Dairi akan diusulkan perubahannya dari Kabupaten Dairi menjadi Kabupaten Pakpak Bharat dalam dokumen tersebut. Usulan ini berkaitan dengan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di wilayah Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan.
Tapal batas Pakpak Bharat–Dairi juga menyangkut kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 50,50 hektare. Proses pengusulan revisi akan difasilitasi melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
Bupati Franc Bernhard Tumanggor menyampaikan harapannya agar persoalan batas wilayah segera diselesaikan. Ia menegaskan bahwa kejelasan tapal batas sangat penting untuk mendukung kelancaran pembangunan daerah.
Tapal batas Pakpak Bharat–Dairi dinilai perlu ditegaskan guna menghindari keraguan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kepastian wilayah menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan tapal batas yang telah berlangsung, sekaligus memperkuat sinergi antar daerah di Sumatera Utara. (Win).
Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Pakpak Bharat.
