Pakpak Bharat, infojurnalis.com — Musrenbang RKPD 2027 menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam menyusun arah pembangunan daerah yang adaptif dan berkelanjutan. Kegiatan ini digelar pada Selasa, 31 Maret 2026 di Bale Sada Arih, Salak, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Musrenbang RKPD 2027 mengusung tema pemanfaatan basis penunjang pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tema ini menegaskan fokus pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kualitas SDM sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Musrenbang RKPD 2027 juga menjadi forum penyelarasan kebijakan antara pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat. Perwakilan Gubernur Sumatera Utara, Nurbaeti Harahap, memaparkan arah kebijakan pembangunan provinsi sebagai acuan dalam merumuskan program daerah yang selaras.
Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antar daerah. Ia menilai kolaborasi lintas wilayah sangat diperlukan untuk memperkuat pembangunan kawasan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.
Musrenbang RKPD 2027 turut menyoroti tantangan global yang memengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, melalui Wakil Bupati Dr. H. Mutsyuhito Solin, menegaskan bahwa dinamika global seperti konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga minyak, gangguan rantai pasok, dan tekanan inflasi.
Musrenbang RKPD 2027 mendorong pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam menghadapi ketidakpastian tersebut. Perencanaan pembangunan harus mampu membaca tantangan global dan mengubahnya menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Musrenbang RKPD 2027 juga memperhatikan isu strategis nasional. Di antaranya penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, serta penanganan stunting sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkualitas.
Dalam proses penyusunannya, Musrenbang RKPD 2027 memanfaatkan hasil verifikasi Rencana Kerja perangkat daerah. Sebanyak 31 OPD telah menginput rancangan awal melalui aplikasi SIPD RI. Dokumen ini juga diselaraskan dengan RKPD Provinsi, RKP Nasional, serta Program Strategis Nasional.
Musrenbang RKPD 2027 menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan pemerintah provinsi. Di antaranya Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI Abdul Roni Angkat yang hadir secara daring, Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura Freddy, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Muhammad Agung Sunusi, serta Kepala Dinas PMPPTSP Provinsi Sumatera Utara, Nurbaiti Harahap.
Musrenbang RKPD 2027 diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat Pakpak Bharat. (Win).
