Jawa Tengah, infojurnalis.com — Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada 503 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari seluruh Indonesia dalam kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD). Kegiatan ini berlangsung di Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu, 18 April 2026.
Prabowo menegaskan pentingnya peran strategis pimpinan DPRD dalam memperkuat pembangunan nasional dari daerah. Arahan tersebut disampaikan dalam forum bertema “Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota guna Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”.
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Ia menilai DPRD memiliki posisi penting dalam memastikan kebijakan daerah berjalan efektif serta berpihak kepada masyarakat.
Berbicara dalam suasana kebangsaan, Prabowo menyampaikan pandangannya secara terbuka kepada para peserta. Ia menegaskan bahwa seluruh pimpinan daerah yang hadir memiliki tujuan yang sama sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
“Saya berpendapat sebagai anak bangsa, sebagai patriot, karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu praanggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyoroti bahwa keberagaman latar belakang para pemimpin daerah merupakan kekuatan, bukan kelemahan. Menurutnya, perbedaan harus dijaga sebagai modal untuk memperkuat persatuan nasional.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa kemajuan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat. Peran kepemimpinan daerah yang solid, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat menjadi faktor penting dalam pembangunan.
Ia mengingatkan pimpinan DPRD untuk menjaga integritas, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Kegiatan KPPD ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui forum ini, diharapkan para pimpinan DPRD dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Arahan Presiden tersebut sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui kepemimpinan daerah yang kuat dan berpihak pada rakyat. (Red/Rel).
Sumber: BPMI Setpres.
