Jakarta, Infojurnalis.com – Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meningkatkan kualitas layanan gizi bagi masyarakat.
Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari dalam keterangan pers di Ruang Sidang Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (02/06/2026).
Dalam keputusan itu, Presiden Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga tersebut, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dipercaya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Pergantian kepemimpinan BGN dilakukan untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di bidang gizi. Pemerintah berharap kepemimpinan baru dapat memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memiliki akuntabilitas yang kuat.
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, penguatan kelembagaan di tubuh BGN dinilai penting agar pelaksanaan program dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Sejalan dengan keputusan tersebut, Presiden Prabowo juga mengakhiri masa tugas Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Selain itu, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN turut menyelesaikan masa pengabdiannya.
Pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya atas dedikasi, kerja keras, serta kontribusi mereka dalam membangun fondasi kelembagaan Badan Gizi Nasional sejak awal pembentukannya.
Penguatan struktur kepemimpinan ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif untuk meningkatkan kualitas pelayanan Program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai program strategis nasional, termasuk program yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional. Evaluasi tersebut dilakukan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang selama ini telah berjalan.
Sumber: BPMI Setpres. (Red/Rel).
