Labusel, Infojurnalis.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Pemkab Labusel) dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel kembali ditegaskan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang digelar pada Selasa (30/06/2026).
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Syahdian Purba Siboro, menyampaikan Nota Pengantar sekaligus Nota Jawaban Pemerintah atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah undangan lainnya.
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 yang disampaikan tersebut merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025.
Syahdian Purba Siboro menjelaskan bahwa dokumen Ranperda tersebut telah disusun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Capaian penting juga kembali diraih Pemkab Labusel. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kali secara berturut-turut.
Prestasi tersebut menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp947,99 miliar atau 94,78 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp907,94 miliar atau 85,13 persen dari total pagu anggaran. Dari realisasi tersebut, APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan mencatatkan surplus sebesar Rp40,05 miliar.
Pada sektor pembiayaan, realisasi pembiayaan daerah mencapai Rp74,39 miliar. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tercatat sebesar Rp114,45 miliar dan sebagian telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Usai penyampaian nota pengantar, Gabungan Fraksi DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menindaklanjuti pandangan tersebut, pada rapat paripurna berikutnya Wakil Bupati menyampaikan Nota Jawaban Pemerintah atas berbagai masukan, saran, serta pandangan yang disampaikan DPRD.
Dalam nota jawaban itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas dukungan dan masukan yang diberikan selama proses pembahasan Ranperda.
Pemerintah daerah juga menyambut baik persetujuan DPRD untuk melanjutkan pembahasan Ranperda sesuai mekanisme yang berlaku hingga nantinya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Syahdian menegaskan bahwa setiap pandangan, kritik, dan saran yang disampaikan Gabungan Fraksi DPRD merupakan masukan konstruktif untuk menyempurnakan substansi Ranperda. Adapun hal-hal yang bersifat teknis akan dibahas lebih rinci dalam tahapan pembahasan bersama.
Pemkab Labusel berharap proses pembahasan Ranperda dapat berjalan produktif sehingga memperoleh persetujuan bersama sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Mengakhiri penyampaiannya, Wakil Bupati mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, DPRD, dan para pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga sinergi yang telah terjalin dengan baik antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan DPRD terus terpelihara dalam mewujudkan pembangunan daerah yang semakin maju. Bersama Fery-Syahdian, Labusel Kampung Kita, Kita Bangun, Kita Jaga, Kita Rawat,” tutup Wakil Bupati Labusel Syahdian Purba Siboro, S.H. (Rjs).
