Jakarta, infojurnalis.com – Satu Data Indonesia menjadi fokus utama penguatan tata kelola pemerintahan. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggelar rapat koordinasi integrasi data bersama Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Senin (20/04/2026).
Satu Data Indonesia dalam rapat ini diarahkan untuk menyelaraskan data kepemiluan antar-instansi. Langkah ini dinilai penting guna menciptakan sistem data yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung kebijakan nasional.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Honi Havana. Ia menegaskan bahwa interoperabilitas data antar lembaga menjadi kebutuhan mendesak, khususnya dalam menjaga stabilitas politik nasional.
Menurut Honi, sinergi antar lembaga melalui pertukaran data yang terstruktur akan memperkuat kualitas informasi pemerintah. Hal ini dinilai krusial untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran di lingkungan Kemenko Polkam.
Rapat ini juga menjadi forum strategis antara Biro Humas Datin sebagai Walidata Kemenko Polkam dengan KPU. Kedua pihak membahas peluang kerja sama sekaligus mengidentifikasi tantangan dalam proses integrasi data kepemiluan.
Pembahasan difokuskan pada mekanisme pengelolaan data, termasuk langkah-langkah teknis untuk memastikan pertukaran informasi berjalan sistematis dan aman. Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan data pemilu ke depan.
Sebagai tindak lanjut, Biro Humas Datin Kemenko Polkam akan memperkuat koordinasi formal antar lembaga. Selain itu, pengembangan mekanisme pertukaran data yang lebih efektif akan terus dilakukan untuk mendukung kepentingan strategis pemerintah.
Penguatan Satu Data Indonesia ini menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, terintegrasi, dan berbasis data yang akurat. (Red/Rel).
Sumber: Kemenko Polkam RI.
