Info Jurnalis – Wacana Pilkada lewat DPRD kembali menguat. Banyak partai politik mendorong skema ini. Alasan yang sering muncul adalah biaya Pilkada langsung dinilai mahal dan rawan korupsi.
Namun, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Mada Sukmajati, menilai argumen tersebut tidak berbasis data. Ia menyebut narasi biaya tinggi hanya asumsi politik.
Mada menegaskan klaim Pilkada lewat DPRD lebih murah dan menekan korupsi tidak pernah diuji secara ilmiah. Tidak ada simulasi terbuka yang mendukung klaim itu.
“Narasi itu tidak didukung data. Tidak ada simulasi. Semua hanya asumsi,” kata Mada, Senin, 19 Januari.
Menurut Mada, partai politik juga memakai alasan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah. Ia menilai argumen itu lemah karena tidak disertai bukti empiris.
Mada bahkan mencium adanya niat tersembunyi di balik usulan ini. Ia menilai pemilihan di ruang tertutup membuka jalan penguatan oligarki politik.
“Publik wajar curiga. Ide ini berpotensi memperkuat oligarki dan sistem politik kartel. Ada juga dorongan resentralisasi kekuasaan,” ujarnya.
Mada merujuk riset kolaborasi DPP Fisipol UGM, KITLV Leiden, dan Universitas Ahmedabad terkait pendanaan Pilkada 2024. Riset ini mengkaji 14 kabupaten kota dan 7 provinsi.
Hasil riset menunjukkan kandidat mengalokasikan sekitar 10 persen dana untuk mahar politik. Alokasi politik uang bahkan mencapai 26 persen.
Data ini menunjukkan biaya gelap sudah tinggi dalam Pilkada langsung. Mada mempertanyakan dampaknya jika pemilihan dialihkan ke DPRD.
“Kalau lewat DPRD, apakah mahar politik justru naik? Ini pertanyaan besar,” tegasnya.
Mada menilai skema DPRD tidak menghapus biaya gelap. Skema ini berisiko hanya memindahkan titik transaksi.
“Vote buying bisa bergeser menjadi pembelian dukungan di DPRD. Uangnya tetap ada,” kata Mada.
Ia juga memperingatkan dampak serius pada demokrasi lokal. Kepala daerah terpilih akan bergantung pada DPRD.
Menurut Mada, kondisi ini mempersempit ruang bagi anak muda dan kelompok marginal. Kompetisi hanya berputar di elite politik.
“Kesempatan masyarakat biasa menjadi sangat kecil. Karier politik anak muda bisa mati,” ujarnya.
Sebagai alternatif, Mada mendorong perbaikan tata kelola Pilkada langsung. Ia menekankan transparansi dan akuntabilitas pendanaan kampanye.
Ia juga membuka opsi Pilkada langsung asimetris. Skema ini perlu indikator yang jelas dan matang.
“Solusinya bukan mundur ke sistem lama. Perbaiki mekanismenya,” tutup Mada.
