Nusa Tenggara Timur, infojurnalis.com – Kemenko Polkam mendorong percepatan pemetaan batimetri dan survei hidro-oseanografi sebagai langkah strategis memperkuat keamanan laut di wilayah Nusa Tenggara Timur. Program ini menjadi bagian dari pengawalan prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Kegiatan koordinasi tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan di Kupang, Rabu (15/04/2026). Fokus utama adalah memperkuat data kelautan guna mendukung keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Parwito, menegaskan bahwa pemetaan batimetri dan data hidrografi memiliki peran vital. Menurutnya, data yang akurat dan terintegrasi menjadi kunci dalam pengambilan kebijakan berbasis data untuk pembangunan maritim nasional, khususnya di wilayah strategis ALKI III.
Ia menjelaskan, ketersediaan data batimetri dan hidrografi yang mutakhir akan berdampak langsung pada keselamatan pelayaran, penguatan keamanan laut, serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan di NTT. Karena itu, percepatan pemetaan harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan pembiayaan bersama.
Prioritas pemetaan difokuskan pada jalur pelayaran aktif, kawasan pelabuhan, serta wilayah perbatasan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keamanan dan efisiensi aktivitas maritim di kawasan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, tim juga melakukan kunjungan kerja ke Mako Kodaeral VII Kupang guna memperkuat koordinasi program. Hasil pertemuan menunjukkan bahwa struktur organisasi telah memadai, namun masih diperlukan peningkatan sarana, prasarana, dan dukungan operasional.
Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Alexon Lumba, Jazim Aziz Mustikawan, dan Chaterina Agusta Paulus. Hadir pula perwakilan kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan maritim lainnya.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target RPJMN 2025–2029, khususnya dalam memperkuat keamanan laut dan pengelolaan sumber daya maritim di kawasan strategis Indonesia. (Red/Rel).
Sumber: Kemenko Polkam RI.
