Bogor, infojurnalis.com – DAS perbatasan menjadi isu strategis yang tidak bisa diabaikan. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam RI Mohammad K. Koba menegaskan bahwa pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah perbatasan harus dilakukan secara terpadu.
DAS perbatasan memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan lingkungan, keamanan, dan hubungan antarnegara. Hal ini disampaikan dalam Focus Group Discussion Penataan DAS di Perbatasan Republik Indonesia yang digelar di Jawa Barat, Kamis (16/04/2026).
Menurut Mohammad K. Koba, DAS lintas negara memiliki karakter strategis karena melintasi batas wilayah negara. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan serius, termasuk konflik antarnegara.
Ia menekankan bahwa pengelolaan DAS harus dilakukan secara terpadu, adil, dan berkelanjutan. Pendekatan ini dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas, keharmonisan, serta kedaulatan wilayah negara.
Sebagai contoh, ia menyinggung konflik pengelolaan sungai lintas negara seperti di kawasan Sungai Nil. Kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan DAS tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis dan diplomasi.
Dalam forum yang sama, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia Kemenko Polkam Nur Rokhmah Hidayah mengungkapkan bahwa sejumlah DAS di wilayah perbatasan Indonesia berada dalam kondisi kritis. Selain itu, kawasan tersebut juga rawan aktivitas ilegal lintas batas dan berpotensi memicu konflik sosial serta sengketa lahan.
Ia menegaskan pentingnya pendekatan diplomasi dan sosial untuk mencegah konflik. Di sisi lain, pengawasan lintas batas juga perlu diperkuat melalui pendekatan keamanan dan pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, narasumber dari Kementerian Luar Negeri Arrie Poluzzi mendorong agar pengelolaan DAS lintas negara dibahas melalui forum dialog bilateral yang sudah tersedia. Pendekatan ini dinilai efektif untuk menyelesaikan persoalan antarnegara secara damai.
Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Yunita Chandra menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian dan lembaga. Ia mengusulkan konsep perencanaan terpadu dengan prinsip “one river, one plan, one integrated management”.
Hal senada juga disampaikan Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS Nurul Iftitah serta Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP Henry Erafat. Keduanya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pembentukan platform koordinasi antarnegara agar pengelolaan DAS dapat dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Kemenko Polkam berharap hasil diskusi ini tidak berhenti pada tataran wacana. Diperlukan langkah nyata berupa penyusunan kebijakan, penguatan regulasi, serta implementasi program di lapangan guna memastikan pengelolaan DAS perbatasan berjalan efektif dan berkelanjutan. (Red/Rel).
Sumber: Kemenko Polkam RI.
