Pontianak, infojurnalis.com – Apel siaga Karhutla Kalbar menjadi langkah tegas pemerintah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago memimpin langsung Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla Nasional di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (16/04/2026).
Apel siaga Karhutla Kalbar ini menegaskan pentingnya sinergi dan pencegahan sejak dini. Menko Polkam menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk kesungguhan seluruh pihak dalam meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi. Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, sumber air, jalur mobilisasi, hingga posko siaga dan sistem komando lapangan.
Kepada unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, serta relawan, Menko Polkam menginstruksikan penguatan patroli terpadu. Verifikasi titik panas harus dilakukan cepat dan setiap indikasi kebakaran wajib segera ditangani sebelum meluas.
Menko Polkam juga menegaskan pentingnya melindungi wilayah strategis, permukiman, fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, serta objek vital lainnya. Ia mengingatkan bahwa Karhutla tidak boleh mengganggu keselamatan masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
Dalam arahannya, ia menjelaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki tantangan khusus, terutama karakter lahan gambut. Kondisi ini membuat api mudah menyebar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan. Faktor lain seperti angin kencang, keterbatasan air, serta sarana prasarana yang belum merata turut menjadi kendala.
Karena itu, strategi utama yang ditekankan adalah pencegahan dan deteksi dini. Menurutnya, memadamkan api yang sudah besar jauh lebih sulit, mahal, dan berisiko dibandingkan mencegah sejak awal.
Menko Polkam juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap pengendalian Karhutla. Pemerintah diminta tidak lengah dan terus meningkatkan kesiapsiagaan menuju target penurunan bahkan zero Karhutla.
Penegakan hukum juga menjadi perhatian. Ia menegaskan bahwa pembakaran hutan dan lahan harus ditindak tegas karena berdampak luas terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi, ekonomi, hingga lingkungan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan dukungan anggaran terbuka bagi daerah yang menetapkan status siaga. Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto memastikan anggaran penanggulangan Karhutla tetap tersedia penuh sesuai arahan Presiden.
Apel kesiapsiagaan ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
Kegiatan berlangsung dengan semangat kesiapsiagaan tinggi. Pemerintah menegaskan komitmen bersama untuk mencegah dan menanggulangi Karhutla secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan. (Red/Rel).
Sumber: Kemenko Polkam RI.
