Dairi – Dana Desa Kabupaten Dairi kini menjadi sorotan aparat penegak hukum. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara mulai memeriksa seluruh kepala desa di Kabupaten Dairi secara bertahap terkait pengelolaan Dana Desa tahun 2024.
Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah adanya pengaduan masyarakat yang masuk ke Kejati Sumut. Proses penyelidikan kemudian didelegasikan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Dairi untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Kasi Intelijen Kejari Dairi, Gerry Anderson Gultom, menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap para kepala desa dilakukan untuk mendalami penggunaan dana desa yang diduga bermasalah.
“Pemeriksaan ini merupakan delegasi atau instruksi dari Kejati Sumut. Penyelidikan dilakukan secara bertahap. Saat ini masih tahap pendalaman terkait pengelolaan Dana Desa 2024,” kata Gerry Anderson Gultom, Kamis (05/03/2026).
Pemeriksaan kepala desa di Dairi dimulai dengan pemanggilan lima kepala desa dari beberapa wilayah. Desa yang sudah dipanggil untuk dimintai keterangan antara lain Desa Silalahi II, Desa Sitinjo, Desa Lau Kersik, Desa Lae Parira, dan Desa Karing.
Kejari Dairi menegaskan bahwa proses penyelidikan masih berjalan dan akan dilakukan secara bertahap terhadap seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Dairi.
“Kita lihat perkembangan prosesnya nanti karena ini berdasarkan delegasi Kejati Sumut. Penyelidikan baru saja berlangsung,” ujarnya.
Di tengah proses pemeriksaan tersebut, beredar informasi di kalangan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan Dana Desa dengan modus kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang disebut-sebut berlangsung di salah satu hotel di Kota Medan.
Namun hingga saat ini, pihak kejaksaan menegaskan bahwa penyelidikan masih dalam tahap awal untuk mengumpulkan keterangan serta mendalami dugaan yang dilaporkan masyarakat.
Proses pemeriksaan terhadap para kepala desa di Kabupaten Dairi diperkirakan akan terus berlanjut hingga seluruh pihak yang terkait dalam pengelolaan dana desa tahun 2024 dimintai klarifikasi oleh penyidik. (Red/Rel).
Sumber: Kejaksaan Negeri Dairi
