Info Jurnalis – 32 ribu pegawai BGN PPPK menjadi sorotan publik. Kebijakan ini memicu perdebatan soal keadilan, terutama jika dibandingkan dengan 2,6 juta guru honorer yang masih tanpa kepastian status.
Sebanyak 32 ribu pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) dijadwalkan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 1 Februari 2026. Mayoritas dari mereka bertugas sebagai kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini menuai kritik keras dari kalangan guru.
Pegawai Baru, Jalur Cepat Jadi PPPK
Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, menilai pengangkatan pegawai BGN berpotensi menciptakan ketimpangan serius.
Ia menyoroti masa kerja pegawai BGN yang relatif singkat. Banyak dari mereka belum genap satu tahun bekerja, namun sudah dipastikan bisa mengikuti seleksi Computer Assisted Test (CAT) dan hampir pasti lolos PPPK.
Menurut Retno, kondisi ini sangat berbeda dengan guru honorer.
Guru Honorer Menunggu Puluhan Tahun
Retno menyebut banyak guru honorer harus mengabdi bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tanpa jaminan kelulusan PPPK. Guru wajib memiliki masa mengajar minimal dua tahun hanya untuk bisa ikut seleksi.
Ia menilai keputusan pengangkatan pegawai SPPG bertentangan dengan aturan yang selama ini membatasi guru honorer.
Upah guru honorer juga menjadi sorotan. Banyak guru menerima gaji jauh di bawah upah minimum, namun tidak memperoleh jalur khusus seperti yang diterima pegawai BGN.
BGN Klaim Sesuai Prosedur
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa lembaganya telah merekrut 2.080 pegawai PPPK tahap pertama. Mereka resmi menjadi ASN per 1 Juli 2025.
Dalam rapat bersama Komisi IX DPR pada 20 Januari 2026, Dadan menyampaikan bahwa PPPK tahap kedua membuka 32 ribu formasi.
Rinciannya jelas:
- 31.250 formasi khusus kepala SPPG lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)
- 750 formasi umum, terdiri dari 375 akuntan dan 375 ahli gizi
Seluruh peserta telah melalui pendaftaran dan tahapan seleksi. Saat ini mereka berada pada proses pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan Nomor Induk PPPK.
Rekrutmen Masih Berlanjut
BGN belum berhenti. Dadan mengungkapkan rencana rekrutmen tahap ketiga dan keempat, masing-masing sebanyak 32.460 formasi.
Rencana ini memperkuat posisi BGN sebagai salah satu lembaga dengan percepatan pengangkatan PPPK terbesar saat ini.
Namun, di saat yang sama, nasib guru honorer tetap tanpa kepastian.
Keadilan ASN Dipertanyakan
Kasus 32 ribu pegawai BGN PPPK membuka kembali diskusi lama soal keadilan rekrutmen aparatur negara. Perbandingan antara jalur cepat pegawai BGN dan perjuangan panjang guru honorer menimbulkan pertanyaan besar tentang konsistensi kebijakan negara.
Isu ini dipastikan terus menjadi perhatian publik dan dunia pendidikan.
