Jakarta, infojurnalis.com — Upaya memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) terus dipercepat pemerintah. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) resmi membentuk Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) guna menghadirkan sistem perlindungan yang lebih cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Pembentukan Desk P2MI menjadi langkah strategis untuk memastikan negara hadir dalam setiap tahapan pekerja migran, mulai dari sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, hingga kembali ke tanah air.
Deputi Bidang Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, mengatakan desk ini dirancang sebagai mekanisme koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang lebih responsif.
“Pembentukan desk ini untuk menghadirkan mekanisme koordinasi yang lebih responsif dan terintegrasi dalam pelindungan PMI,” ujarnya saat membuka rapat sosialisasi di Jakarta, Selasa (21/04/2026).
Desk P2MI tahun 2026 diperkuat dengan pembagian tugas ke dalam empat subdesk utama. Subdesk pencegahan berfokus menutup celah keberangkatan ilegal serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Subdesk pelindungan menyediakan layanan cepat, termasuk bantuan hukum dan penyediaan shelter bagi PMI bermasalah.
Selanjutnya, subdesk penegakan hukum bertugas menindak tegas pelaku kejahatan terhadap PMI, termasuk kasus penipuan berbasis daring. Sementara itu, subdesk komunikasi dan media difokuskan untuk menangkal penyebaran hoaks serta memperkuat arus informasi publik yang akurat.
Sekretaris Jenderal KP2MI, Dwiyono, menilai pembentukan Desk P2MI sebagai langkah penting dalam mencegah keberangkatan non-prosedural, termasuk maraknya pekerja yang terjerat praktik online scam.
Ia menegaskan, fokus kerja ke depan mencakup edukasi hingga tingkat desa, percepatan Gerakan Nasional Migran Aman, peningkatan kompetensi PMI, serta pengawasan ketat terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).
Sementara itu, Deputi Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi PMI. Menurutnya, penguatan ekonomi dapat mencegah pekerja migran kembali berangkat secara non-prosedural.
Ia juga menawarkan program Perintis Berdaya sebagai solusi untuk mengatasi persoalan pemberdayaan masyarakat dan kemiskinan yang menjadi salah satu faktor pendorong migrasi tidak aman.
Melalui Desk P2MI, pemerintah berharap koordinasi antarinstansi semakin solid sehingga perlindungan terhadap pekerja migran dapat berjalan menyeluruh, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan global yang terus berkembang. (Red/Rel).
Sumber: Kemenko Polkam RI.
