Medan, Infojurnalis.com – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Ngadino, mantan Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun Tanjung Kasau-Sei Kari, oleh Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) dinilai cacat hukum. Kuasa hukumnya, Advokat Suhairi, S.Sos., S.H., ASP., CLA., menyatakan keputusan tersebut batal demi hukum karena diduga dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pernyataan itu disampaikan Suhairi kepada sejumlah awak media di Medan, Senin (16/11/2026). Ia menegaskan, perusahaan harus mempekerjakan kembali Ngadino dan memulihkan nama baiknya.
Menurut Suhairi, keputusan PHK terhadap kliennya diterbitkan pada 3 November 2026 melalui Surat Keputusan Nomor 90/DIR/SKpts/2026. Dalam surat tersebut, Ngadino disebut melakukan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai kesalahan berat.
Namun, Suhairi menilai alasan dan proses pemberhentian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku saat keputusan PHK diterbitkan.
Ia berpendapat, karena keputusan PHK keluar pada 3 November 2026, dasar hukum yang harus digunakan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang menurut keterangannya telah berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Suhairi merujuk Pasal 228 ayat (7) undang-undang tersebut. Menurutnya, ketentuan itu mengharuskan perselisihan PHK terlebih dahulu dibahas melalui perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan.
Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan PHK, penyelesaiannya harus dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap.
“PHK yang diputuskan secara sepihak tanpa melalui mekanisme Bipartit dan tanpa adanya persetujuan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum memaksa atau mengikat,” ujar Suhairi.
Suhairi Soroti Penghapusan Istilah Kesalahan Berat
Selain mempersoalkan prosedur PHK, Suhairi juga menyoroti perubahan ketentuan mengenai alasan pemberhentian pekerja.
Ia menyebut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan telah menghapus terminologi pelanggaran mendesak atau kesalahan berat yang sebelumnya dikenal dalam pengaturan ketenagakerjaan.
Menurut Suhairi, perubahan tersebut membuat perusahaan tidak dapat lagi memberhentikan pekerja secara serta-merta hanya berdasarkan penilaian sepihak atas dugaan pelanggaran.
Ia juga menjelaskan bahwa pekerja yang dianggap melanggar peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama (PKB) harus terlebih dahulu mendapatkan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, dan SP 3.
Setelah tahapan tersebut, persoalan PHK harus dibicarakan melalui perundingan bipartit sesuai mekanisme yang berlaku.
Minta Ngadino Dipekerjakan Kembali
Atas dasar keberatan tersebut, Suhairi selaku kuasa hukum Ngadino mendesak Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) untuk membatalkan keputusan PHK dan mempekerjakan kembali kliennya seperti semula.
Ia juga meminta perusahaan memulihkan nama baik Ngadino yang menurutnya telah tercoreng akibat keputusan pemberhentian tersebut.
Suhairi mengingatkan agar jajaran direksi PT Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda) menjalankan pengelolaan perusahaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Ia turut merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya sesuai ketentuan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). (Red).


