Batu Bara, Infojurnalis.com – Pemberhentian Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kini menjadi perhatian karena munculnya persoalan terkait transparansi prosedur dan hak pembelaan diri. Penggunaan alasan administratif sebagai dasar pemberhentian dinilai perlu diawasi agar tidak menjadi celah penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pemerintahan desa.
Sorotan tersebut disampaikan Ali Usman M. Nas, Ketua BPD Desa Sukajaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Ia mengingatkan bahwa pemberhentian anggota BPD tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, terlebih jika berkaitan dengan perbedaan pandangan atau sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah desa.
Menurut Ali, BPD mempunyai kedudukan dan fungsi tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga ini bukan bagian dari bawahan kepala desa, melainkan memiliki peran dalam membahas peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja pemerintah desa.
Pengaturan mengenai BPD terdapat dalam Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa pelaksanaan tugas hingga pemberhentian anggota BPD harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
Alasan Administratif Perlu Diuji, Jangan Jadi Celah Pemberhentian
Ali menyoroti kemungkinan persoalan administratif digunakan sebagai alasan untuk memberhentikan anggota BPD. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain kelengkapan dokumen, ketidakhadiran dalam rapat, dan keterlambatan penyampaian laporan.
Menurutnya, setiap persoalan tersebut harus diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum. Apalagi jika persoalan administratif baru dipermasalahkan setelah anggota BPD menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dugaan pelanggaran tidak cukup hanya didasarkan pada penilaian sepihak. Harus ada bukti yang jelas, dasar hukum yang tepat, serta pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika alasan administratif digunakan untuk membatasi anggota yang menjalankan fungsi pengawasan, keputusan tersebut berpotensi menyimpang dari tujuan penegakan aturan.
Tidak Mendapat Undangan Rapat, tetapi Dituding Tidak Aktif
Persoalan lain yang turut disoroti adalah dugaan tidak dilibatkannya sejumlah anggota BPD dalam rapat maupun kegiatan kelembagaan desa.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan ketika anggota yang tidak hadir justru dinilai tidak aktif menjalankan tugas. Bahkan, ketidakhadiran itu disebut berpotensi dijadikan bahan penyusunan berita acara mosi tidak percaya.
Menurut pandangan yang disampaikan, penilaian terhadap keaktifan anggota BPD harus mempertimbangkan apakah yang bersangkutan telah memperoleh undangan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan.
Sebab, ketidakhadiran tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk pengabaian tugas apabila anggota tersebut memang tidak dilibatkan.
Keterlibatan BPD juga penting dalam pembahasan kebijakan strategis desa, termasuk peraturan desa dan APBDes. Karena itu, proses pengambilan keputusan harus tetap memperhatikan fungsi dan kewenangan kelembagaan BPD.
Hak Membela Diri Tidak Boleh Diabaikan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum, keputusan administrasi harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kecermatan.
Anggota BPD yang dituduh melakukan pelanggaran semestinya memperoleh informasi mengenai tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Mereka juga perlu mengetahui bukti yang digunakan dan mendapatkan kesempatan menyampaikan klarifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
Prinsip audi et alteram partem, yaitu kewajiban mendengarkan kedua belah pihak, menjadi salah satu prinsip penting dalam mewujudkan proses pengambilan keputusan yang adil.
Dengan demikian, pemberhentian tanpa pemeriksaan yang memadai, penjelasan mengenai pelanggaran, maupun kesempatan memberikan pembelaan patut dievaluasi dari aspek prosedur dan dasar hukumnya.
Keputusan yang telah ditandatangani pejabat berwenang pun tidak otomatis menjamin bahwa seluruh proses penerbitannya telah sesuai aturan. Legalitas keputusan tetap harus dilihat dari dasar hukum, kewenangan, dan prosedur yang digunakan.
Tempuh Jalur Administratif hingga PTUN
Ali menjelaskan bahwa anggota BPD yang merasa dirugikan akibat pemberhentian tanpa dasar hukum dan prosedur yang jelas dapat mempertimbangkan langkah-langkah hukum.
Langkah pertama adalah meminta penjelasan tertulis kepada pejabat yang menerbitkan keputusan pemberhentian. Permintaan tersebut dapat meliputi dasar hukum, uraian pelanggaran, bukti pendukung, berita acara pemeriksaan, hingga dokumen undangan rapat apabila ketidakhadiran dijadikan alasan.
Selanjutnya, pihak yang bersangkutan dapat menempuh upaya keberatan administratif sesuai ketentuan yang berlaku melalui pejabat atau instansi berwenang, termasuk pemerintah kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Apabila persoalan tidak terselesaikan melalui mekanisme administratif, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat dipertimbangkan sepanjang keputusan yang disengketakan memenuhi kriteria objek sengketa dan persyaratan hukum lainnya.
Dalam proses tersebut, beberapa hal yang dapat dipersoalkan meliputi kewenangan penerbitan surat keputusan (SK), ketepatan prosedur pemberhentian, kecermatan pejabat, serta kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Sementara itu, apabila terdapat dugaan ancaman, intimidasi, atau pencemaran nama baik yang memenuhi unsur tindak pidana, pihak yang merasa dirugikan dapat mempertimbangkan pelaporan kepada aparat penegak hukum.
Namun, pemberhentian secara administratif tidak otomatis merupakan tindak pidana. Dugaan pidana harus dibuktikan berdasarkan unsur hukum dan alat bukti yang relevan.
Fungsi Pengawasan BPD Harus Tetap Terlindungi
Persoalan pemberhentian anggota BPD bukan sekadar menyangkut keberlanjutan jabatan seseorang. Masalah ini juga berkaitan dengan kualitas demokrasi dan pengawasan pemerintahan di tingkat desa.
Apabila anggota BPD merasa terancam diberhentikan karena menyampaikan kritik, kondisi tersebut dapat memengaruhi keberanian anggota lainnya dalam menjalankan tugas kelembagaan.
Dampaknya, fungsi BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa berpotensi tidak berjalan secara optimal.
BPD tidak seharusnya hanya menjadi lembaga formalitas yang menyetujui seluruh kebijakan pemerintah desa. Ruang untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan evaluasi harus tetap dijamin sesuai ketentuan.
Karena itu, pemerintah daerah, khususnya Bupati melalui perangkat daerah terkait, diharapkan memastikan setiap proses pemberhentian anggota BPD dilaksanakan secara transparan, objektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah Diminta Pastikan Prosedur Sesuai Hukum
Pada prinsipnya, sah atau tidaknya pemberhentian Ketua maupun anggota BPD harus dinilai berdasarkan alasan pemberhentian, kewenangan pejabat, serta prosedur yang telah ditempuh.
Setiap tuduhan administratif harus memiliki bukti pendukung. Begitu pula keputusan pemberhentian harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai aturan yang seharusnya menjaga ketertiban penyelenggaraan pemerintahan desa justru digunakan untuk mempersempit ruang kritik dan pengawasan.
Ketegasan dalam pemerintahan memang diperlukan. Namun, ketegasan tidak boleh mengabaikan hak seseorang untuk mendapatkan perlakuan yang adil, transparan, dan sesuai hukum.
Sebab, kuatnya pemerintahan desa bukan hanya ditentukan oleh kepala desa, tetapi juga oleh keberadaan lembaga pengawasan yang dapat bekerja secara independen dan bertanggung jawab.
Oleh: Ali Usman M. Nas (Ketua BPD Desa Sukajaya Kecamatan Tanjung Tiram Batu Bara).


