Penyadapan Prabowo Diusut, Polri Buru Sosok Pemberi Perintah

Jakarta, Infojurnalis.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki tahap pendalaman. Polri kini menelusuri sosok yang diduga memberikan perintah, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam aksi penyadapan tersebut.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menegaskan penyidik akan menelusuri seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini. Pemeriksaan tidak hanya diarahkan kepada pelaku penyadapan, tetapi juga pihak yang diduga berada di balik tindakan tersebut.

“Semua akan kita telusuri,” kata Asep saat dihubungi, Sabtu (7/11/2026).

Dalam perkembangan kasus ini, empat jenderal polisi disebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan hukum terkait penyadapan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kapolri Bentuk Tim Khusus

Penanganan kasus penyadapan ilegal ini mendapat perhatian langsung dari pimpinan Polri. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mendalami perkara tersebut.

Tim khusus itu dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin. Pembentukan tim dilakukan sebagai bentuk respons institusi terhadap informasi yang menjadi perhatian masyarakat.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pimpinan Polri telah mengikuti perkembangan isu tersebut sebelum mengambil langkah penanganan khusus.

“Bapak Kapolri telah mencermati, mengikuti, dan mendengarkan berbagai isu dan perkembangannya terkait informasi yang menjadi perhatian publik,” ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Ia menyebut pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan Polri dalam merespons persoalan tersebut.

Komisi III DPR Desak Motif Diungkap

Dukungan terhadap pengusutan kasus ini juga datang dari Komisi III DPR RI. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, meminta Polri bergerak cepat mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk motif di balik penyadapan ilegal tersebut.

“Komisi III mendukung penuh Polri untuk bergerak cepat mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal ini, terutama membongkar apa motif sebenarnya,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).

Menurutnya, perkara ini tergolong serius karena jumlah objek penyadapan disebut mencapai 6.000. Salah satu objek yang disebut dalam kasus tersebut adalah Presiden Prabowo Subianto.

Habiburokhman menilai besarnya jumlah objek penyadapan perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Ia juga menduga tindakan tersebut tidak terlepas dari kemungkinan adanya kepentingan politik berskala besar.

Komisi III DPR, lanjutnya, akan mengawal proses penanganan perkara hingga tuntas sesuai arahan pimpinan DPR.

Seluruh Pihak yang Terlibat Diminta Diproses

Habiburokhman menegaskan tidak boleh ada pihak yang mendapat perlakuan khusus dalam pengusutan kasus ini. Setiap orang yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan hukum.

Pihak yang dimaksud mencakup pelaku lapangan, pemberi bantuan, pemberi perintah, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari penyadapan ilegal tersebut.

Dengan pembentukan tim khusus dan pendalaman oleh Bareskrim, Polri diharapkan dapat mengungkap secara terang siapa saja yang terlibat, bagaimana penyadapan dilakukan, serta apa motif di baliknya.(Red/Rel).

Trending Topic

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Related news