Medan, Infojurnalis.com — Polemik pelayanan visum di RSUD Dr. Pirngadi yang sempat viral di media sosial akhirnya mendapat klarifikasi dari Plt. Direktur rumah sakit, Mardohar Tambunan. Ia menegaskan tidak ada penolakan pelayanan terhadap pasien seperti yang dinarasikan dalam video yang beredar.
dr. Mardohar Tambunan menjelaskan, pasien datang ke rumah sakit sekitar pukul 21.00 WIB, bukan pukul 18.30 WIB sebagaimana disebut dalam video viral tersebut. Pasien diketahui dalam kondisi hamil lima bulan dan membawa surat permohonan visum dari kepolisian dengan kategori surat biasa, bukan bersifat mendesak atau urgent.
Menurutnya, apabila surat yang dibawa pasien masuk kategori urgent, maka pelayanan akan langsung diberikan saat itu juga. Namun dalam kasus tersebut, surat yang diterima pihak rumah sakit tidak termasuk penanganan darurat.
“Kalau sifatnya urgent, tentu langsung kami tangani. Tapi surat yang dibawa pasien bukan klasifikasi urgent,” ujar dr. Mardohar, Rabu (20/05/2026).
Ia juga menjelaskan bahwa pelayanan visum di RSUD Dr. Pirngadi tetap berlangsung setiap hari hingga pukul 23.00 WIB. Akan tetapi, untuk kasus tertentu seperti dugaan pencabulan atau pemeriksaan keperawanan, penanganan dilakukan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) pada jam praktik khusus, yakni pukul 13.00 hingga 15.00 WIB.
Menurut dr. Mardohar, aturan tersebut sudah diterapkan sejak lama agar pemeriksaan berjalan lebih spesifik, sensitif, dan sesuai standar medis.
Selain memberikan klarifikasi terkait pelayanan, pihak rumah sakit juga menyoroti tindakan perekaman video di area rumah sakit tanpa izin. Ia menyebut tindakan tersebut berkaitan dengan aturan privasi yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 serta Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009.
“Pasien sudah kami edukasi dan diarahkan untuk datang kembali sesuai prosedur. Jadi tidak ada penolakan pelayanan,” tegasnya.
dr. Mardohar menambahkan, RSUD Dr. Pirngadi tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi pasien.
“Mau tukang becak, pedagang, atau pejabat, semua kami layani dengan standar yang sama,” katanya.
Ia menyebut peristiwa yang ramai di media sosial tersebut menjadi bahan evaluasi bagi manajemen rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyikapi positif, sebagai pengingat agar pelayanan semakin baik,” tutupnya. (F).
