Bogor – Kemenko Polkam menggelar rapat koordinasi tata kelola dan pelaporan Confidence Building Measures (CBM) Konvensi Senjata Biologi atau Biological Weapons Convention (BWC) Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/03/2026).
Rapat koordinasi Konvensi Senjata Biologi ini bertujuan memperkuat sistem tata kelola keamanan hayati nasional sekaligus memastikan Indonesia memenuhi kewajiban internasional secara tepat dan terkoordinasi. Pemerintah juga ingin memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama global terkait pengendalian ancaman biologi.
Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso, menegaskan Indonesia tidak ingin sekadar mengikuti norma internasional. Menurutnya, Indonesia harus memiliki sistem pertahanan dan tata kelola keamanan hayati yang mandiri serta dihormati di tingkat global.
Ia menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari dua rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Februari lalu. Dari kegiatan sebelumnya, disimpulkan bahwa Indonesia perlu melakukan percepatan dalam memenuhi kewajiban internasional terkait pelaporan dan pengelolaan Konvensi Senjata Biologi.
Menurut Adi Winarso, saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan dalam tata kelola keamanan hayati. Salah satunya karena sistem yang ada baru memiliki National Contact Point (NCP) tanpa didukung mekanisme koordinasi nasional yang lebih kuat dan terintegrasi.
Padahal, ancaman biologi saat ini berkembang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai lembaga, mulai dari bidang pertahanan, kesehatan, pertanian, riset, hingga sektor industri.
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan. Masukan tersebut berasal dari perspektif kebijakan luar negeri, teknis kesehatan, intelijen keamanan, hingga praktisi pengelolaan risiko biologi.
Hasil pembahasan dalam rakor ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait sebagai langkah penguatan tata kelola keamanan hayati nasional.
Pemerintah Indonesia juga memandang CBM sebagai instrumen penting dalam membangun transparansi internasional. Melalui mekanisme tersebut, negara-negara pihak dalam Konvensi Senjata Biologi dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain dalam pengendalian ancaman biologi.
Dalam kegiatan tersebut, Kemenko Polkam bersama kementerian dan lembaga terkait juga melaksanakan simulasi Tabletop Exercise. Simulasi ini bertujuan mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pengumpulan data teknis serta koordinasi administratif untuk penyusunan laporan CBM yang tepat waktu dan akurat.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Presiden Indonesia Biorisk Association (IBA) Diah Iskandriati, perwakilan PTRI Jenewa Reski Kurnia Ilahi, serta perwakilan Direktur Keamanan dan Perdamaian Internasional Kementerian Luar Negeri Risha Jilian Chaniago.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemendikti Saintek, BRIN, BPOM, BIN, BSSN, TNI, Polri, PT Bio Farma, serta INDOHUN.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi potensi ancaman biologi sekaligus meningkatkan kepercayaan internasional terhadap komitmen Indonesia dalam menjalankan Konvensi Senjata Biologi. (Red/Rel).
Sumber: Kemenko Polkam RI.
