Pekanbaru – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi perhatian serius pemerintah menjelang musim kemarau 2026. Untuk memastikan kesiapan seluruh pihak, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah se-Provinsi Riau menggelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Kamis (05/03/2026).
Apel kesiapsiagaan Karhutla tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago sebagai inspektur apel. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, Menteri Kehutanan, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, serta perwakilan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Karhutla menjadi fokus utama pemerintah karena musim kemarau diperkirakan mulai terjadi pada akhir Maret 2026. Dalam arahannya, Menko Polkam menegaskan bahwa apel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pemerintah pusat, daerah, serta berbagai unsur lainnya dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini karena dampak Karhutla tidak hanya dirasakan di wilayah yang terbakar. Asap akibat kebakaran hutan dapat menyebar ke wilayah lain bahkan hingga melintasi batas negara.
“Karhutla bukan hanya masalah daerah yang terbakar saja, tetapi dapat berdampak luas hingga ke negara tetangga. Karena itu pencegahan harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Penanganan Karhutla beberapa tahun terakhir dinilai cukup berhasil. Menurut pemerintah, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
Pola kerja sama ini dinilai efektif menekan potensi kebakaran hutan dan lahan sehingga perlu terus dipertahankan pada tahun 2026.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang melampaui skala besar seperti yang terjadi pada tahun 2019.
Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi potensi Karhutla pada tahun ini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
BNPB juga telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengantisipasi potensi kebakaran. Operasi ini dilakukan karena masih terdapat potensi awan hujan di wilayah Riau.
Operasi modifikasi cuaca tidak hanya bertujuan untuk membantu memadamkan api apabila terjadi kebakaran, tetapi juga untuk menambah cadangan air di embung serta kanal yang berada di sekitar kawasan hutan.
Sejak 16 Februari hingga 4 Maret 2026, BNPB telah melaksanakan 27 sorti penerbangan OMC dengan total 27 ton bahan semai yang disebarkan di langit wilayah Riau.
Selain operasi udara, pemerintah juga menyiapkan satuan tugas darat yang dilengkapi personel serta peralatan pendukung untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Pada tahun 2026, fokus penanganan Karhutla masih berada di enam provinsi yang berada di Pulau Sumatra dan Kalimantan, wilayah yang selama ini memiliki tingkat kerawanan kebakaran cukup tinggi.
Apel kesiapsiagaan ini diikuti oleh sekitar 1.000 personel yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, dunia usaha, serta perwakilan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut juga ditampilkan berbagai peralatan yang digunakan untuk penanggulangan Karhutla, antara lain helikopter patroli dan water bombing, pesawat Cessna untuk operasi modifikasi cuaca, kendaraan pemadam kebakaran, motor pemadam, serta berbagai perlengkapan operasi yang digunakan oleh satuan tugas darat.
Melalui apel kesiapsiagaan ini, pemerintah berharap seluruh pihak dapat meningkatkan koordinasi dan kesiapan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan menjelang musim kemarau tahun 2026. (Red/Rel).
Sumber: BNPB RI
