Purwakarta – Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terus diperkuat melalui sinergi lintas lembaga pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan komitmennya untuk memutakhirkan DTSEN agar menjadi dasar kebijakan sosial yang lebih akurat dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam Rangka Pemutakhiran DTSEN dan Membangun SDM Menuju Kemandirian Ekonomi yang digelar di Bale Sawala Yudistira, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (14/03/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial ini bertujuan memperkuat integrasi serta akurasi data penerima manfaat bantuan sosial hingga tingkat desa. Pemutakhiran tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Turut hadir pula jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung upaya penguatan sistem data sosial nasional.
Acara diawali dengan sambutan Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein yang menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap pemutakhiran DTSEN. Menurutnya, keberadaan data yang akurat sangat penting untuk memastikan program bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa proses pemutakhiran DTSEN dilakukan menggunakan metode ilmiah berbasis statistik yang dikerjakan oleh tenaga ahli dari Badan Pusat Statistik.
Ia menegaskan bahwa pemerintah mempercayakan proses penilaian data tersebut kepada BPS karena lembaga tersebut memiliki kompetensi dan metode pengolahan data yang kredibel.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas DTSEN sebagai basis data utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
Menurut Amalia, BPS akan terus melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan agar DTSEN benar-benar menjadi data tunggal nasional yang memiliki tingkat akurasi tinggi.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas DTSEN sangat penting untuk mendukung intervensi kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran, terutama dalam program bantuan sosial dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, BPS berharap pemutakhiran DTSEN dapat berjalan lebih efektif. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem data nasional sehingga berbagai program sosial pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (Red/Rel).
Sumber: Badan Pusat Statistik RI.
