Info Jurnalis – Reshuffle kabinet Prabowo sepanjang 2025 terjadi sebanyak empat kali. Data ini menunjukkan dinamika tinggi di lingkaran pemerintahan sejak awal masa jabatan.
Reshuffle kabinet Prabowo pertama berlangsung pada 19 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pergantian ini menandai penyesuaian awal di sektor pendidikan dan riset.
Reshuffle kabinet Prabowo kedua terjadi pada 8 September 2025 dan berskala besar. Pada momen ini, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Perubahan ini langsung menarik perhatian karena posisi Menteri Keuangan memiliki peran strategis dalam pengelolaan fiskal negara.
Dalam reshuffle yang sama, Prabowo menunjuk Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menggantikan Abdul Kadir Karding. Presiden juga melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie.
Presiden Prabowo juga membentuk Kementerian Haji dan Umroh. Mochamad Irfan Yusuf dilantik sebagai Menteri, sementara Dahnil Anzar Simanjuntak menjabat Wakil Menteri. Ini menjadi kementerian baru pertama yang fokus khusus pada urusan haji dan umrah.
Reshuffle kabinet Prabowo berlanjut pada 17 September 2025. Presiden melantik pejabat untuk mengisi posisi menteri yang sebelumnya kosong. Djamari Chaniago ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Erick Thohir dipercaya mengisi jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga.
Memasuki awal 2026, isu reshuffle kabinet Prabowo kembali mencuat. Isu ini menyebutkan kemungkinan perombakan dalam waktu dekat, bahkan disebut akan terjadi pada Februari.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menanggapi kabar tersebut. Pernyataan itu disampaikan usai rapat bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Bahlil merespons isu yang menyebut namanya akan digeser ke posisi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menteri Koordinator Perekonomian.
“Kita sebagai menteri itu kan pembantu presiden,” kata Bahlil kepada wartawan. Ia menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
Bahlil kembali menekankan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Menurutnya, tidak ada menteri yang bisa memastikan atau menolak keputusan tersebut.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga memberikan pernyataan terkait isu reshuffle. Ia menyebut belum ada rencana reshuffle kabinet hingga saat ini. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Dengan rekam jejak empat kali reshuffle kabinet Prabowo sepanjang 2025, isu perombakan lanjutan tetap menjadi perhatian publik. Hingga kini, belum ada keputusan resmi dari Presiden terkait reshuffle berikutnya.
