Jakarta – Transisi energi nasional kini menjadi fokus utama pemerintah. Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi guna mendorong penggunaan energi bersih dan memperkuat kedaulatan energi Indonesia.
Pembentukan satgas tersebut disampaikan oleh Bahlil Lahadalia setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Dalam kebijakan ini, Bahlil ditunjuk langsung sebagai Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi.
Menurut Bahlil, pembentukan satgas ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat berbagai program energi bersih. Program tersebut meliputi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga konversi kendaraan bermotor menjadi motor listrik.
“Pemerintah menargetkan program percepatan transisi energi ini dapat tercapai dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun ke depan,” ujar Bahlil dalam keterangannya.
Percepatan penggunaan energi bersih dinilai tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada efisiensi ekonomi negara. Program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis fosil sekaligus menekan beban subsidi listrik yang selama ini cukup besar.
Dalam kesempatan yang sama, Brian Yuliarto menjelaskan bahwa transisi energi nasional juga bertujuan memperkuat kemandirian energi Indonesia.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan impor energi, terutama di tengah fluktuasi harga energi global yang sangat dinamis.
Selain pembangunan PLTS dan konversi kendaraan listrik, pemerintah juga menyiapkan program penggantian kompor LPG menjadi kompor listrik di rumah tangga. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi serta mengurangi beban subsidi LPG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Melalui pembentukan Satgas Percepatan Transisi Energi, pemerintah berharap program transformasi energi nasional dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan memberikan manfaat nyata bagi ketahanan energi Indonesia di masa depan. (Red/Rel).
Sumber: BPMI Setpres
