Jakarta — Sinergi BNN–BGN 2026 resmi diperkuat melalui pembahasan integrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen ketahanan nasional menghadapi ancaman narkotika.
Sinergi BNN–BGN 2026 dibahas dalam audiensi strategis antara Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Suyudi Ario Seto, dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Pertemuan berlangsung di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (27/02/2026).
Dalam audiensi tersebut, kedua lembaga membahas integrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari penguatan resiliensi nasional. Program ini dinilai memiliki keselarasan visi dengan program unggulan BNN, ANANDA BERSINAR, dalam membangun Generasi Emas 2045 yang sehat dan berdaya tangkal terhadap pengaruh negatif sejak usia dini.
Kepala BNN RI menegaskan bahwa pemenuhan gizi optimal menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan kognitif anak. Menurutnya, tubuh dan otak yang sehat akan membentuk benteng alami dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan narkotika di masa depan.
BNN juga memaparkan data prevalensi narkotika tahun 2025 yang mencapai 2,11 persen atau setara 4,1 juta jiwa. Dari perspektif kriminologi sosial, kemiskinan dan kerentanan ekonomi sering dimanfaatkan sindikat narkotika. Karena itu, kehadiran MBG di kawasan rawan diyakini dapat menjadi langkah mitigasi yang efektif.
Sebagai bentuk komitmen, BNN menawarkan pemanfaatan instansi vertikalnya yang tersebar di 34 provinsi dan 182 kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan infrastruktur pelayanan gizi. BNN juga mengusulkan penyisipan pesan literasi pencegahan narkotika melalui stiker atau embos pada wadah makanan (ompreng) MBG.
Selain itu, BNN mendorong pemanfaatan ekosistem Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) sebagai sarana reintegrasi sosial bagi penyintas narkoba. Para penyintas yang telah menyelesaikan rehabilitasi diharapkan dapat diberdayakan di fasilitas SPPG guna mencegah kekambuhan (relapse).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyambut positif tawaran kolaborasi tersebut. Ia menyoroti potensi 88 lokasi aset milik BNN yang dapat segera diintegrasikan menjadi titik SPPG.
BGN menargetkan pembangunan 24.362 titik SPPG di 514 kabupaten/kota. Skala besar tersebut dinilai membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk dukungan operasional dari BNN.
Sebagai langkah awal, kedua lembaga sepakat menginisiasi pengembangan SPPG di wilayah Jakarta Utara, Lido, dan Provinsi Banten. Kolaborasi ini diarahkan untuk menyerap tenaga kerja dari kelompok penyintas narkoba yang telah menyelesaikan rehabilitasi.
Selain itu, akan dibangun ekosistem SPPG di kawasan yang selama ini dikenal sebagai “kampung narkoba”. Tujuannya adalah mentransformasi wilayah tersebut menjadi kawasan yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.
Untuk memastikan keberlanjutan program, BNN dan BGN akan merumuskan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai dasar kerja sama yang terstruktur di tingkat pusat dan daerah. Pertemuan diakhiri dengan komitmen mempercepat koordinasi teknis agar program segera diimplementasikan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (Red/Rel).
Sumber: Biro Humas dan Protokol BNN.
