Jakarta, Infojurnalis.com – Bupati Dairi Vickner Sinaga membahas penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta penyelesaian persoalan pengelolaan aset saat melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (17/7/2026).
Bupati Dairi didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dairi, Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga, bertemu Kepala Sub Direktorat Wilayah I pada Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, R. Hendy Nur Kusuma, S.Tp., M.A. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan percepatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dairi.
Dalam pertemuan itu, Bupati Vickner Sinaga memaparkan perkembangan pembangunan yang sedang berjalan di Kabupaten Dairi. Ia juga menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, demokratis, serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
Penguatan fungsi Kesbangpol menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Perangkat daerah tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat wawasan kebangsaan, membangun harmoni sosial, serta meningkatkan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat menjelang berbagai agenda pemerintahan dan demokrasi di daerah.
Menurut Vickner Sinaga, kondisi politik yang kondusif merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Dairi. Karena itu, stabilitas daerah perlu dijaga melalui kolaborasi antara pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat.
Selain membahas penguatan tata kelola pemerintahan, Bupati Dairi juga mengangkat persoalan pengelolaan aset daerah yang masih menghadapi berbagai kendala hukum, termasuk aset yang terhambat akibat sengketa warisan. Menurutnya, permasalahan tersebut berpotensi menghambat pemanfaatan aset dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati meminta masukan mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan pengelolaan aset yang tertib, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.
Pemkab Dairi juga terus memperkuat berbagai program melalui Badan Kesbangpol, antara lain pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan politik masyarakat, peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan, serta deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi langkah memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Dairi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri agar pelaksanaan pemerintahan daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional dan semakin meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Bupati Vickner Sinaga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Dairi untuk terus membangun pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, serta mampu menciptakan iklim pembangunan yang aman dan kondusif demi mendukung terwujudnya masyarakat Dairi yang sejahtera dan berdaya saing.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan dengan Kemendagri, Pemkab Dairi berharap berbagai program strategis, terutama yang berkaitan dengan penguatan demokrasi lokal, stabilitas politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, serta penyelesaian persoalan pengelolaan aset sesuai ketentuan hukum dapat berjalan lebih optimal untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Dairi. (Win).
Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Dairi.
