Info Jurnalis – Satgas PKH mulai menyapu bersih tambang ilegal yang mengeruk kekayaan alam Indonesia. Operasi ini berjalan serentak di seluruh wilayah, tanpa pengecualian. Pemerintah menargetkan praktik ilegal yang selama ini lolos dari penindakan.
Satgas PKH dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Pengarah. Ia menegaskan negara tidak boleh kalah oleh pelaku yang merusak kedaulatan ekonomi. Tambang nikel di wilayah barat dan timur Indonesia sudah menjadi contoh penindakan nyata.
Sjafrie menyatakan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius pada kebocoran sumber daya alam. Kebocoran itu dinikmati segelintir pihak dan dibiarkan bertahun-tahun. Kondisi ini dinilai mengancam kedaulatan politik, ekonomi, dan wilayah negara.
Pernyataan itu disampaikan Sjafrie saat Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu 31 Januari 2026. Ia menyinggung operasi penghentian penyelundupan di Maluku dan daerah lain sebagai bagian dari kerja Satgas PKH.
Sjafrie mengungkap data yang menunjukkan kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh sekitar 10 pengusaha besar. Beberapa perusahaan beroperasi dengan izin resmi di atas kertas. Namun, praktik di lapangan justru melanggar hukum dan merugikan negara.
Menurut Sjafrie, ancaman terbesar saat ini datang dari dalam negeri. Kedaulatan ekonomi digerogoti oleh praktik ilegal yang terorganisir. Negara harus hadir dan mengambil alih kendali.
Ia mencontohkan maraknya penyelundupan timah, sawit, dan hasil tambang sejak era reformasi. Aktivitas itu menyebabkan kebocoran anggaran negara hingga Rp 5.770 triliun. Angka tersebut berasal dari permainan kotor yang merusak sistem.
Sjafrie menegaskan era pembiaran telah berakhir. Pemerintahan Presiden Prabowo tidak akan memberi ruang kompromi. Negara akan bertindak tegas terhadap setiap upaya perampokan kekayaan alam.
Ia juga mengajak insan pers, khususnya anggota PWI, untuk ikut membela negara. Pers diminta berdiri di garis depan dalam menghadapi ancaman ekonomi. Informasi yang akurat dan berimbang menjadi senjata penting menjaga kedaulatan.
“Negara tidak boleh kalah oleh keserakahan,” tegas Sjafrie. Pemerintah memastikan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal akan terus berjalan konsisten.
