Sergai, Infojurnalis.com — Reses DPRD Sumut Budi Sumalim, S.E., di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menjadi wadah bagi ratusan warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan.
Kegiatan Reses 1 Masa Sidang III Tahun 2026-2027 tersebut digelar di Pantai Bali Lestari, Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Sergai, Senin (21/09/2026).
Budi Sumalim yang merupakan anggota DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra mengatakan, reses dilaksanakan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan pembangunan di daerah.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan warga akan diteruskan kepada dinas dan instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam kegiatan tersebut, Budi Sumalim turut menghadirkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sergai, Dinas Kesehatan Sergai, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Sergai, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, serta UPT Pertanian Sumatera Utara.
Sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari kondisi jalan, perlindungan bagi nelayan, kebutuhan alat bantu melaut, fasilitas bagi perempuan nelayan, hingga persoalan irigasi pertanian.
Salman, warga Desa Ara Payung, Kecamatan Pantai Cermin, mengeluhkan kondisi jalan di Dusun 2 dan Dusun 8 Desa Ara Payung yang dinilai belum mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
Keluhan juga disampaikan Juli, warga Desa Sei Nagalawan, Kecamatan Perbaungan, yang tergabung dalam Kelompok Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI).
Ia meminta perhatian terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan di Sergai. Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi mengenai proses mendapatkan kepesertaan, baik melalui bantuan maupun dengan skema iuran.
Selain BPJS Ketenagakerjaan, kelompok perempuan pesisir juga mengusulkan bantuan GPS laut untuk nelayan serta pelatihan bagi anggota Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia.
Sementara itu, Nurul Arfah, warga Pantai Cermin yang sehari-hari mencari kerang, menyampaikan kendala penerangan saat bekerja.
Ia bersama 19 perempuan nelayan lainnya berharap mendapat bantuan senter untuk membantu aktivitas mencari kerang. Ia juga meminta informasi mengenai proses pengurusan BPJS.
Persoalan lain datang dari sektor pertanian. Muhammad Siddik, warga Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serbajadi, mengeluhkan sulitnya memperoleh air untuk mengairi lahan pertanian.
Ia menyebut wilayahnya merupakan lokasi berdirinya bendungan irigasi besar yang mengaliri Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang. Namun, menurutnya, keberadaan bendungan tersebut belum memberikan dampak yang dirasakan petani di Desa Pulau Tagor.
Siddik mengatakan masyarakat di daerahnya bahkan sudah hampir 10 musim tidak dapat bersawah karena kesulitan mendapatkan air untuk mengairi lahan.
Menanggapi aspirasi terkait nelayan, Maslina Ritia Sagala dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Sergai menjelaskan bahwa nelayan yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan dapat mengusulkan kepesertaan melalui dinas tersebut.
Untuk kebutuhan GPS laut, nelayan juga dapat menyampaikan proposal kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Sergai menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan memiliki skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Mandiri.
Bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan kepesertaan PBI, pengusulan dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan Sergai dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan Dinas Sosial.
Dinas Kesehatan Sergai juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Dalam penjelasan tersebut disebutkan, layanan tersebut dapat diakses warga Serdang Bedagai yang menunggak kepesertaan BPJS maupun yang belum memiliki BPJS. Selanjutnya, penanggung jawab rumah sakit atau PIC akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sergai melalui program UHC.
Dinas Kesehatan menyebut kuota program UHC untuk Kabupaten Serdang Bedagai masih tersedia hingga saat ini.
Untuk persoalan infrastruktur jalan, perwakilan Dinas PUTR Sergai, Karim, menyampaikan perkembangan penanganan jalan Desa Kuala Lama menuju Desa Ara Payung.
Ia mengatakan penanganan terhadap keluhan masyarakat untuk ruas jalan tersebut dijadwalkan direalisasikan pada Oktober 2026. Sementara untuk Desa Ara Payung, penanganannya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Melalui reses tersebut, berbagai persoalan warga disampaikan langsung kepada anggota DPRD Sumut bersama perangkat daerah dan instansi terkait. Aspirasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing pihak. (Rasum).
