Info Jurnalis – Pengangguran kembali menjadi sorotan setelah 88.519 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang 2025. Data ini disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan dan tercatat sebagai peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP.
Angka PHK tersebut mencerminkan tekanan serius di pasar kerja nasional. Situasi ini muncul di tengah janji pemerintah untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja dalam periode pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Direktur Jenderal PHI-Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa lonjakan PHK tidak terlepas dari kondisi global. Tekanan ekspor dan impor menjadi faktor utama yang memukul industri dalam negeri.
Indah menyebut dinamika geopolitik global sepanjang awal 2025 turut memperparah keadaan. Konflik internasional berdampak langsung pada kinerja ekspor Indonesia, khususnya hingga semester pertama 2025.
Menurut Indah, persoalan PHK tidak bisa diselesaikan oleh Kemnaker sendiri. Banyak kementerian dan lembaga lain yang terlibat karena penyebab PHK berasal dari berbagai sektor.
Pemerintah mengklaim memberi perhatian besar pada isu PHK. Presiden Prabowo mendorong program magang nasional bagi pencari kerja terdidik. Kuota magang yang sebelumnya sekitar 100 ribu peserta akan dinaikkan menjadi 150 ribu orang pada 2026.
Selain magang, pemerintah juga menyiapkan program pelatihan tenaga kerja. Pelatihan ini akan melibatkan serikat pekerja dan dijalankan sepanjang tahun sebagai respons atas tekanan pasar kerja.
Berdasarkan data Kemnaker, Jawa Barat menjadi provinsi dengan PHK tertinggi. Totalnya mencapai 18.815 orang atau 21,26 persen dari total nasional.
Posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan 14.700 pekerja ter-PHK. Banten berada di peringkat ketiga dengan 10.376 orang, disusul DKI Jakarta sebanyak 6.311 orang, dan Jawa Timur sebanyak 5.949 orang.
Tekanan PHK juga disoroti oleh Institute for Development of Economics and Finance atau Indef. Peneliti Indef, Rizal, menilai gelombang PHK di sektor tekstil dan pakaian jadi sebagai tanda rapuhnya industri padat karya.
Pada semester I-2025, tercatat lebih dari 42 ribu kasus PHK, mayoritas terjadi di sentra industri seperti Jawa Tengah. Indef menilai tren ini bukan sekadar siklus bisnis.
Rizal menyebut penurunan daya saing, tekanan impor, dan lemahnya regulasi industri sebagai penyebab utama. Data menunjukkan sektor tekstil mengalami kontraksi 0,88 persen pada kuartal II-2025.
Dalam konteks makro, janji penciptaan 19 juta lapangan kerja dinilai belum menunjukkan hasil nyata. Jumlah pengangguran masih berada di kisaran 7,28 juta orang, sementara kasus PHK terus bertambah.
Data Satu Data Kemnaker mencatat pada November 2024 terdapat 67.870 pekerja terkena PHK. Memasuki awal pemerintahan Prabowo-Gibran, angka PHK meningkat tajam.
Pada Januari 2025 tercatat 9.497 orang ter-PHK, lalu melonjak menjadi 17.796 orang pada Februari 2025. Angka ini sempat turun pada Maret dan April, namun kembali naik pada Mei 2025.
Periode Juni hingga Agustus 2025 menunjukkan penurunan. Total PHK selama Januari hingga Agustus 2025 mencapai 44.333 orang. Angka ini berpotensi lebih besar karena masih ada perusahaan yang tidak melaporkan PHK ke Kemnaker.
Indef menegaskan tantangan pemerintah ke depan bukan sekadar menarik investasi. Pemerintah dituntut memastikan setiap investasi benar-benar menciptakan lapangan kerja berkelanjutan bagi masyarakat.
