Kalimantan Tengah, Infojurnalis.com – Literasi digital menjadi sorotan utama dalam upaya menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi di ruang digital. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, mengajak masyarakat Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kemampuan memilah dan memverifikasi informasi agar tidak mudah terpengaruh hoaks, disinformasi, maupun ujaran kebencian.
Literasi digital, menurut Menko Polkam, merupakan langkah penting untuk memastikan masyarakat hanya mempercayai informasi yang telah terverifikasi. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri Silaturahmi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas, Jumat (31/7/2026).
Menko Djamari menegaskan bahwa penyebaran hoaks dan fitnah dapat memberikan dampak buruk terhadap cara pandang generasi muda terhadap masa depan bangsa apabila tidak segera ditangani.
“Apabila hoaks, disinformasi, dan fitnah ini dibiarkan, maka anak-anak kita, generasi muda, pikirannya hanya akan dipenuhi hal-hal tersebut sehingga mereka menjadi pesimis melihat bangsa ini,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong seluruh unsur pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk aktif menghadirkan informasi yang akurat, faktual, dan tepat waktu kepada masyarakat. Menurutnya, ruang digital harus dipenuhi informasi yang benar sehingga tidak menjadi tempat berkembangnya narasi yang menyesatkan.
Menko Djamari juga meminta seluruh unsur Forkopimda menjaga kekompakan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia menilai kurangnya informasi yang benar dapat membuka peluang bagi penyebaran fitnah dan ujaran kebencian di media digital.
“Ruang digital harus kita isi dengan informasi-informasi yang benar. Pemerintah daerah harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh Forkopimda harus kompak. Jangan sampai karena kurangnya informasi, ruang digital justru dipenuhi fitnah dan kebencian,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Menko Polkam turut memperkenalkan buku berjudul “Presiden Solusi: Arah Kebijakan Strategis Pemerintah”. Buku tersebut mengangkat konsep pemerintahan berbasis penyelesaian masalah (Problem Solving Government) yang memuat 108 persoalan strategis nasional beserta langkah-langkah penyelesaiannya di berbagai sektor.
Buku itu diharapkan menjadi referensi bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa keberagaman masyarakat di Kalimantan Tengah merupakan kekuatan yang harus terus dipelihara. Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.
“Kami yakin, dengan semangat gotong royong, kita akan mampu mengatasi berbagai tantangan, seberat apa pun,” kata Agustiar.
Kegiatan silaturahmi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Pangdam XX/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, Kabinda Kalimantan Tengah Marsma TNI Muhammad Nur, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Kalimantan Tengah. (Red/Rel).
Sumber: Humas Kemenko Polkam RI.
