Jakarta, Infojurnalis.com – Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027. Target tersebut disebut sebagai langkah menuju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029.
Menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Dalam kerangka ekonomi 2027 tersebut, pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam APBN berada pada kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sementara belanja negara direncanakan mencapai 13,62 hingga 14,80 persen PDB untuk mendukung berbagai program prioritas nasional.
Pemerintah juga memastikan defisit APBN tetap dijaga pada rentang 1,80 hingga 2,40 persen PDB sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan.
Selain itu, stabilitas sektor keuangan dan moneter turut menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam paparannya, Presiden menyampaikan bahwa suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditargetkan berada di kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga diproyeksikan berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per USD, sedangkan inflasi ditargetkan terkendali pada kisaran 1,5 sampai 3,5 persen.
Pemerintah turut menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 6,0 hingga 6,5 persen pada tahun 2027. Tingkat pengangguran terbuka juga diproyeksikan turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen.
Sementara itu, rasio gini atau tingkat ketimpangan ekonomi masyarakat ditargetkan membaik pada rentang 0,362 hingga 0,367.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa strategi ekonomi yang tepat dan kebijakan fiskal yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat kesejahteraan rakyat Indonesia. (Red/Rel).
Sumber: BPMI Setpres.
