Medan — Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara, menjadi sorotan setelah video dirinya meninggalkan rapat virtual bersama menteri koordinator viral di media sosial, Senin (2/3/2026). Dalam tayangan tersebut, Bobby terlihat menunjukkan ekspresi kecewa sebelum keluar dari forum pertemuan daring.
Rapat anggaran pascabencana itu diikuti Bobby dari sebuah ruangan bersama Kepala Bappelitbang Sumut, Dikky Anugerah. Suasana rapat tampak tegang. Bobby terlihat kesal dan mengajak Dikky meninggalkan lokasi rapat.
Dalam video yang beredar, Bobby menyampaikan keluhan terkait jalannya pembahasan. Ia menilai materi yang dibahas tidak jelas sehingga memilih untuk keluar dari pertemuan tersebut.
Menanggapi video yang viral, Bobby menjelaskan bahwa kekecewaannya berkaitan dengan pembahasan anggaran penanganan pascabencana. Ia menegaskan bahwa data yang digunakan dalam pembahasan berasal dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Menurutnya, dokumen R3P tersebut disusun bersama kementerian dan lembaga terkait. Data itu juga telah melalui proses verifikasi oleh Badan Pusat Statistik dan Bappenas sebelum digunakan sebagai dasar penghitungan kebutuhan anggaran.
Anggaran Rp 56 triliun disebut telah dialokasikan pemerintah pusat untuk tiga provinsi, yaitu Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Namun, dari total tersebut, Sumatera Utara hanya memperoleh Rp 2,1 triliun.
Bobby menilai jumlah itu paling kecil dibandingkan dua provinsi lainnya. Ia menyebut kebutuhan penanganan pascabencana di Sumatera Utara mencapai lebih dari Rp 30 triliun.
Menurut Bobby, pembagian anggaran seharusnya mempertimbangkan besarnya dampak bencana, jumlah korban, serta tingkat kerusakan infrastruktur di masing-masing daerah. Ia mempertanyakan indikator dan dasar penghitungan alokasi yang digunakan dalam rapat tersebut.
Meski menyampaikan keberatan, Bobby menyebut ada kemungkinan revisi terhadap besaran anggaran yang telah dialokasikan. Ia berharap peninjauan ulang itu benar-benar direalisasikan untuk mendukung pemulihan pascabencana di Sumatera Utara.
Peristiwa ini memicu perhatian publik karena menyangkut transparansi dan keadilan pembagian anggaran pemulihan bencana di daerah terdampak. (Febi).
