Sulawesi Tengah, Infojurnalis.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., meninjau langsung wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 6,7 di Provinsi Sulawesi Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah dalam memperkuat penanganan darurat dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi.
Kepala BNPB hadir membawa pesan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang terdampak bencana. Kehadiran pemerintah pusat juga menjadi bukti dukungan terhadap pemerintah daerah dalam menghadapi situasi darurat pascagempa.
Gempa Sulawesi Tengah menjadi fokus rapat koordinasi yang dipimpin Suharyanto bersama Bupati Sigi, pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, BPBD Kabupaten Sigi, serta unsur Forkopimda di Posko Lapangan Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi.
Dalam rapat tersebut dibahas perkembangan situasi terkini, kebutuhan penanganan darurat, percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta langkah-langkah pemulihan yang perlu segera dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak.
Risiko bencana susulan juga menjadi perhatian. Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah daerah menggunakan drone, ditemukan sedikitnya 24 titik longsoran di kawasan perbukitan. Empat titik di antaranya mengalami penyumbatan material longsor yang berpotensi menimbulkan banjir bandang.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala BNPB memerintahkan pemantauan berkala dan langkah penanganan sementara berupa penyemprotan menggunakan pompa alkon pada titik-titik sumbatan guna mengurangi potensi bahaya bagi masyarakat.
Selain memimpin rapat koordinasi, Suharyanto juga meninjau lokasi terdampak di Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo, dan Desa Kamarora, Kecamatan Nokilalaki. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi rumah warga, fasilitas umum, serta tempat ibadah yang mengalami kerusakan berat akibat gempa.
Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB berdialog dengan warga untuk mendengarkan kebutuhan mendesak di lapangan dan memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Yansen, warga Desa Kamarora B, Kecamatan Nokilalaki, mengaku berterima kasih karena Kepala BNPB menyempatkan diri berdialog dan melihat langsung kondisi rumahnya yang terdampak gempa.
Bantuan untuk korban gempa juga dipastikan telah disiapkan pemerintah. Suharyanto menegaskan bahwa warga yang saat ini tinggal di tenda pengungsian hanya bersifat sementara. Pemerintah akan memberikan bantuan stimulan berdasarkan tingkat kerusakan rumah.
Rumah rusak ringan akan menerima bantuan sebesar Rp15 juta, rumah rusak sedang Rp30 juta, dan rumah rusak berat Rp60 juta.
Khusus untuk rumah rusak berat, BNPB juga akan menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH). Bantuan ini diberikan kepada keluarga yang memilih menyewa rumah atau tinggal bersama kerabat hingga pembangunan hunian tetap selesai dilakukan.
Berdasarkan laporan BPBD dan hasil asesmen lapangan, Kabupaten Sigi menjadi wilayah yang mengalami dampak paling signifikan akibat gempa yang terjadi pada Selasa (16/6).
Data sementara mencatat tiga orang meninggal dunia. Korban pertama meninggal akibat serangan jantung yang dipicu situasi darurat saat gempa terjadi. Korban kedua meninggal saat menjalani perawatan di RSUD Torabelo Sigi pada Rabu (17/6) akibat luka yang diderita pascagempa. Sementara korban ketiga meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bala Keselamatan Palu pada Kamis (18/6) dini hari.
Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 terjadi pada Selasa (16/6) pukul 11.27 WITA. Pusat gempa berada di darat sekitar 42 kilometer tenggara Kota Palu, tepatnya di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dengan kedalaman 10 kilometer.
Meski tidak berpotensi tsunami, guncangan gempa dirasakan cukup kuat di berbagai wilayah Sulawesi Tengah dan menyebabkan kepanikan masyarakat.
Data BMKG hingga Kamis (18/6) mencatat telah terjadi 703 kali gempa susulan. Gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 5,2 dan terkecil magnitudo 1,3. Sebanyak 25 kejadian di antaranya masih dirasakan masyarakat.
Kondisi tersebut membuat sebagian warga memilih tetap bertahan di tenda maupun lokasi pengungsian sementara karena khawatir terhadap potensi gempa susulan.
Untuk mempercepat penanganan bencana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari, terhitung mulai 17 hingga 23 Juni 2026.
Status tanggap darurat tersebut menjadi dasar percepatan mobilisasi sumber daya, distribusi logistik, serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak bencana.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan darurat di lapangan, BNPB telah menyalurkan bantuan berupa tiga unit tenda pengungsi, 50 unit tenda keluarga, 150 paket sembako, 150 lembar matras, 150 lembar selimut, dan 100 unit kasur lipat.
Bantuan tambahan juga diberikan berupa 200 paket sembako, 200 paket makanan ringan untuk anak-anak, 50 paket perlengkapan anak, 300 unit tenda keluarga, 300 lembar matras, 100 kasur lipat, 100 selimut, serta 10 unit tenda untuk tempat ibadah sementara.
Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Hingga berita ini diturunkan, petugas BNPB masih berada di lokasi untuk melakukan pendampingan dalam upaya percepatan penanganan darurat.
Di sisi lain, personel TNI dan Polri bersama relawan serta unsur terkait terus bekerja melakukan pembersihan puing bangunan, distribusi bantuan logistik, pendirian tenda pengungsian, dan mendukung berbagai kegiatan operasional penanganan darurat.
Pemerintah daerah bersama BPBD juga terus melakukan pendataan by name by address untuk memperoleh data yang akurat mengenai korban terdampak, kerusakan bangunan, dan kebutuhan masyarakat. Data tersebut menjadi dasar penting dalam penyaluran bantuan serta penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Melalui kunjungan kerja ini, BNPB menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dan masyarakat hingga proses penanganan darurat dan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. (Red/Rel).
Sumber: Humas BNPB RI.
