Tangerang, infojurnalis.com — Optimalisasi pengaduan menjadi langkah strategis yang didorong Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk memperkuat komunikasi publik di pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat agar pelayanan publik lebih responsif dan transparan.
Optimalisasi pengaduan dibahas dalam kegiatan yang diselenggarakan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi. Dalam forum tersebut, Agung Pratistho menegaskan bahwa pengaduan masyarakat bukan sekadar laporan, tetapi instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.
Menurut Agung, pengelolaan pengaduan berperan besar dalam memastikan pelayanan publik berjalan efektif. Selain menjadi sarana pemenuhan hak masyarakat, pengaduan juga berfungsi sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah.
Namun, ia mengungkapkan bahwa pengelolaan pengaduan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya kelembagaan yang belum optimal, kualitas tindak lanjut yang belum merata, serta pemanfaatan data yang belum maksimal. Komitmen pimpinan daerah juga dinilai masih perlu diperkuat.
Secara umum, pengaduan masyarakat banyak berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah, perizinan, regulasi, kepegawaian, dan pelayanan publik. Sementara isu yang paling sering muncul meliputi infrastruktur, ketertiban umum, dan administrasi kependudukan.
Agung juga menyoroti bahwa partisipasi pemerintah daerah dalam evaluasi pengaduan secara nasional masih belum optimal. Meski demikian, beberapa daerah telah menunjukkan kinerja positif, salah satunya Kabupaten Tangerang yang mampu menyelesaikan lebih dari 90 persen pengaduan melalui pemanfaatan aplikasi SP4N-LAPOR!.
Melalui kegiatan ini, dirumuskan sejumlah strategi untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik. Langkah tersebut meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi digital, serta integrasi sistem pengaduan yang cepat dan terkoordinasi.
Optimalisasi pengaduan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Red/Rel).
Sumber: Kemenko Polkam RI.
