Tebing Tinggi, infojurnalis.com – Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, menerima kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut IV di Ruang Mawar Lantai III Balai Kota Tebing Tinggi, Senin (6/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang evaluasi pemanfaatan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 sekaligus membahas peluang peningkatan dukungan anggaran untuk Kota Tebing Tinggi pada tahun mendatang.
Sekdako Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja DPRD Sumut tersebut. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan legislatif tingkat provinsi dalam mendukung pembangunan daerah.
Sekdako Tebing Tinggi menegaskan bahwa dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat memperoleh perhatian lebih besar melalui alokasi anggaran provinsi.
Dalam pemaparannya, Erwin Suheri Damanik menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi Pemko Tebing Tinggi, dukungan APBD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2025 masih tergolong terbatas. Dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada, baru dua OPD yang menerima dukungan anggaran dari provinsi, yakni Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan.
Untuk Dinas Sosial, bantuan yang diberikan berupa program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada 34 penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Bantuan tersebut mencakup peralatan usaha pembuatan kue, menjahit, serta pangkas rambut guna mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan menerima dukungan berupa pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 201 pekerja rentan. Program ini diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial bagi kelompok pekerja yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.
Di sisi lain, sejumlah OPD strategis di lingkungan Pemko Tebing Tinggi belum memperoleh dukungan APBD Provinsi Sumut. OPD tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, hingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Sekdako Tebing Tinggi berharap pada tahun-tahun berikutnya dukungan pemerintah provinsi tidak hanya bertambah dari sisi jumlah penerima manfaat, tetapi juga diperluas melalui berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Menurutnya, pelatihan berbasis kebutuhan dunia industri saat ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Beberapa sektor yang dinilai potensial antara lain sektor energi, pertambangan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat membuka peluang kerja lebih luas bagi masyarakat.
Selain membahas pengembangan SDM, Sekdako juga memaparkan kondisi fiskal Kota Tebing Tinggi yang masih menghadapi keterbatasan anggaran. Karena itu, dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, perlindungan pekerja rentan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi daerah.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja DPRD Sumut Dapil IV, Sugiatik, menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program yang didanai APBD Provinsi Sumatera Utara di daerah.
Menurut Sugiatik, DPRD Sumut ingin memastikan seluruh program yang dibiayai oleh pemerintah provinsi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pertemuan itu, Sugiatik juga menyoroti masih rendahnya tingkat serapan anggaran pada beberapa program, termasuk program pengembangan UMKM. Karena itu, diperlukan evaluasi bersama agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
DPRD Sumut juga menyatakan komitmennya untuk mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sehingga berbagai usulan pembangunan daerah dapat diperjuangkan secara optimal dalam pembahasan anggaran provinsi pada masa mendatang.
Usai mengikuti diskusi di Balai Kota Tebing Tinggi, rombongan DPRD Sumut melanjutkan kegiatan dengan melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah lokasi program yang dibiayai APBD Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Ramadhan Barqah Pulungan, Kepala DPMPTSP Nina Zahara, Kadis Lingkungan Hidup Herry Aryanto, Kadis Ketenagakerjaan dan Perindustrian Zahidin, Kadis PUPR Tora Daeng Masaro, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Deni Saragih, Kadis Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih, Plt Kepala Bappeda Sanulita Viviana, Plt Kadis Sosial Tigahara Hasibuan, Kabag Pemerintahan Risky Safitri, Kepala BPKPD Sri Imbang, serta Kadis Perdagangan Marimbun Marpaung. (Supriadi Gugun).
