PPPK Jadi Sorotan, Wali Kota Alfin Dorong Kepastian Status Honorer

Sungai Penuh, Infojurnalis.com – Wali Kota Sungai Penuh Alfin mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, Senin (08/06/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Alfin didampingi Sekretaris Daerah Alpian, para Asisten Sekretariat Daerah, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Rapat Komisi II DPR RI tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait penataan aparatur sipil negara (ASN), khususnya mengenai kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan PPPK paruh waktu, penanganan tenaga honorer, serta relaksasi aturan belanja pegawai daerah yang melebihi 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pembahasan tersebut melibatkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menteri Dalam Negeri, para gubernur, perwakilan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), serta kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu menjadi salah satu fokus utama dalam rapat. Pemerintah pusat bersama Komisi II DPR RI berupaya mencari solusi terbaik untuk penataan tenaga non-ASN agar memperoleh kepastian status tanpa mengabaikan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Wali Kota Alfin menyambut positif langkah yang dilakukan Komisi II DPR RI bersama pemerintah pusat dalam membahas berbagai persoalan kepegawaian yang selama ini menjadi perhatian daerah.

Fin

Menurut Alfin, pembahasan mengenai PPPK dan tenaga honorer merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola aparatur yang profesional, efektif, dan berkeadilan.

“Pemerintah Kota Sungai Penuh mengapresiasi Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Dalam Negeri yang telah membuka ruang pembahasan terkait PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu. Kami berharap kebijakan yang lahir nantinya mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer, serta tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah,” ujar Alfin.

Alfin menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan kebutuhan pelayanan publik dengan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah.

Karena itu, ia berharap hasil rapat dapat menghasilkan keputusan yang berpihak kepada pemerintah daerah sekaligus memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Menurutnya, penataan aparatur yang tepat akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung kinerja pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Keikutsertaan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam rapat tersebut menjadi bentuk komitmen daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat sekaligus menyampaikan aspirasi terkait penataan aparatur sipil negara.

Melalui pembahasan ini, diharapkan lahir kebijakan yang mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik serta memberikan kepastian bagi tenaga honorer di seluruh daerah. (Red/Rel).

Sumber: Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh.

Trending Topic

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Related news