Pemkab Labusel Ajukan Ranperda Pilkades, Sesuaikan Aturan dengan UU Desa Terbaru

Labusel, Infojurnalis.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Selatan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai langkah menyesuaikan regulasi daerah dengan perubahan Undang-Undang Desa yang terbaru.

Ranperda tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (15/7/2026). Pada rapat yang sama, DPRD juga mengagendakan persetujuan bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna dihadiri Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang, Wakil Bupati Syahdian Purba Siboro, Ketua DPRD Ari Winata, Wakil Ketua DPRD M. Romadon Nasution dan Irmayanti Siregar, Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, anggota DPRD, Danramil 11 Kotapinang Mayor Inf. Hendra Gunawan, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan.

Dalam nota pengantarnya, Bupati Fery Sahputra Simatupang menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda Pilkades merupakan tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Fery, Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan Kepala Desa sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan terbaru. Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa beserta sejumlah aturan lainnya yang telah diperbarui di tingkat nasional.

“Perubahan regulasi di tingkat nasional mengharuskan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Fery dalam rapat paripurna.

Bupati berharap pembahasan Ranperda tersebut dapat berlangsung dengan lancar sehingga menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Selain membahas Ranperda Pilkades, rapat paripurna juga menyetujui bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Melalui dua agenda strategis tersebut, Pemkab Labuhanbatu Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Rjs).

Trending Topic

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Related news