Batu Bara, Infojurnalis.com – Legalitas kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu BarBatu Bara, menjadi sorotan setelah muncul dua Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang diterbitkan pihak kecamatan. Menanggapi persoalan tersebut, Plt. Camat Medang Deras, Halimal Yusri, berjanji memberikan penjelasan resmi sebelum 13 November 2026.
Halimal menyampaikan komitmen itu setelah menerima surat konfirmasi dari Redaksisatu.Id.batubara pada Senin (09/11/2026). Ia meminta waktu untuk mempelajari dokumen dan pokok persoalan sebelum menyampaikan tanggapan kepada media.
“Beri saya waktu agar dapat mempelajari pokok permasalahannya. Dalam minggu ini, jawaban akan saya berikan,” ujar Halimal Yusri kepada awak media.
Persoalan ini mencuat karena terdapat dua SK yang berkaitan dengan kepengurusan BPD Medang. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan administrasi dan kepastian hukum struktur kepengurusan yang berlaku.
Masyarakat hingga kini masih menunggu penjelasan mengenai SK yang memiliki dasar hukum dan dapat dinyatakan sah. Kepastian tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam menjalankan fungsi kelembagaan desa.

BPD sendiri memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga ini terlibat dalam pembahasan dan persetujuan anggaran desa, pengawasan pelaksanaannya, serta pemantauan terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah desa.
Halimal Yusri, yang mulai menjabat sebagai Plt. Camat Medang Deras pada 13 Oktober 2026 menggantikan Lamhot Mahulae, juga mengaku heran karena persoalan legalitas tersebut belum terselesaikan meskipun telah terjadi pergantian kepemimpinan di tingkat kecamatan.
“Ada apa dengan permasalahan ini? Mengapa belum juga terselesaikan, sampai harus menyita banyak waktu dan pikiran,” ungkapnya.
Sementara itu, masyarakat Desa Medang berharap Pemerintah Kecamatan Medang Deras bersama Pemerintah Kabupaten Batu Bara segera mengambil langkah konkret. Mereka menginginkan kejelasan mengenai SK kepengurusan BPD yang berlaku agar pelaksanaan tugas lembaga tersebut tidak terus dibayangi persoalan administrasi.
Penyelesaian masalah ini juga dinilai penting untuk menjaga kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa. Tanpa kepastian legalitas, persoalan kepengurusan berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan hubungan kelembagaan di tingkat desa.
Kini, perhatian masyarakat tertuju pada komitmen Plt. Camat Medang Deras untuk memberikan jawaban sebelum 13 November 2026. Penjelasan tersebut diharapkan tidak sekadar menjawab polemik dua SK, tetapi juga menghadirkan kepastian administrasi dan hukum bagi BPD Medang. (Red/N).


