Tebing Tinggi, Infojurnalis.com – Pemerintah Kota Tebing Tinggi memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, menegaskan bahwa keakuratan data menjadi faktor penting agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Penegasan tersebut disampaikan Erwin saat menghadiri Sosialisasi Perlindungan Sosial dan Pengelolaan DTSEN Tahun 2026 di Aula Lantai IV Gedung Balai Kota Tebing Tinggi, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah membangun sistem pendataan sosial ekonomi yang akurat dan transparan.
Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga menyampaikan salam dari Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, yang berhalangan hadir karena menjalankan agenda kedinasan di Jakarta.
Menurut Erwin, data yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dapat menimbulkan persoalan dalam penyaluran bantuan. Warga yang sebenarnya membutuhkan bisa tidak terdaftar sebagai penerima, sementara masyarakat yang kondisi ekonominya sudah membaik masih berpotensi tercatat sebagai penerima bansos.
“Kita tidak sedang mencari siapa yang salah. Hari ini kita bekerja bersama untuk membenahi data. Kalau datanya benar, maka kebijakan dan bantuan yang diberikan pemerintah juga akan lebih tepat sasaran,” tegas Erwin.
Untuk mencegah kesalahan pendataan, Erwin meminta seluruh perangkat kewilayahan terlibat aktif dalam proses verifikasi dan validasi DTSEN.
Keterlibatan tersebut harus dimulai dari kepala lingkungan, lurah, hingga camat. Seluruh jajaran diminta memastikan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
Kepala lingkungan secara khusus diharapkan mengenali kondisi warga di wilayah masing-masing. Dengan begitu, perubahan kondisi ekonomi masyarakat dapat diketahui dan diperbarui melalui mekanisme pendataan resmi.
Erwin juga menjelaskan bahwa DTSEN tidak hanya menjadi rujukan pemerintah dalam menjalankan program perlindungan sosial. Data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi pihak luar yang ingin menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Tebing Tinggi.
Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan data harus tetap memperhatikan integritas dan kerahasiaan informasi masyarakat.
Karena itu, jajaran kecamatan dan kelurahan diminta menjaga data tersebut serta memastikan penggunaannya sesuai dengan peruntukan. Data masyarakat tidak boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Data ini harus kita jaga dan gunakan sebagaimana mestinya. Tugas kita adalah memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan perhatian dan bantuan,” pungkasnya.
Melalui sosialisasi ini, Pemko Tebing Tinggi berharap koordinasi antara Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, dan kepala lingkungan semakin kuat.
Kesamaan pemahaman dan keterlibatan seluruh perangkat wilayah dinilai penting untuk menghasilkan DTSEN yang akurat. Dengan demikian, pelaksanaan program perlindungan sosial diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, Tigahara Hasibuan, seluruh lurah se-Kota Tebing Tinggi, serta para kepala lingkungan dari seluruh wilayah kota. (Supriadi Gugun).
Sumber: Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi.


